PELAKSANAAN FASILITASI PERDAGANGAN ATAS EKSPOR AGRIKULTUR CRUDE PALM OIL INDONESIA KE UNI EROPA BERDASARKAN TRADE FACILITATION AGREEMENT DAN GATT 1994

REZHA OCTARYANTO, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2016 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam bagaimana bentuk pelaksanaan fasilitasi perdagangan dan bentuk perlindungan dalam fasilitasi perdagangan atas kegiatan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Serta menganalisa manfaat dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan fasilitasi perdagangan secara umum, khususnya dalam kegiatan ekspor CPO Indonesia berdasarkan Trade Facilitation Agreement. Penelitian ini menggunakan sifat/tipe penelitian normatif empiris. Seluruh data primer yang terkumpul dilapangan dilakukan dengan metode wawancara terhadap responden terkait dan studi dokumen lainnya, kemudian dianalisis secara eksploratif dengan data sekunder berupa aturan hukum terakit dan studi kepustakaan mengenai fasilitasi perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui manfaat dan kendala yang dihadapai oleh Indonesia dalam pelaksanaan fasilitasi perdagangan secara umum khususnya dalam ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia. Responden dalam penelitian adalah staf pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta staf pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pelaksanaan fasilitasi perdagangan yang dimaksud berada dalam aspek kepabenan yakni terkait prosedur dan dokumentasi barang ekspor dan/atau impor melalui pelaksanaan surat keterangan asal (SKA). Fasilitasi perdagangan merupakan salah satu bentuk pengurangan atas hambatan non-tarif (non-tariff barrier). Implementasi atas kebijakan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan bentuk pelaksanaan fasilitasi perdagangan di Indonesia secara umum dalam kegiatan ekspor dan/atau impor khususnya atas ekspor agrikultur crude palm oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa. SKA tersebut dapat diakses secara online oleh eksportir maupun importir dan berada dalam kerangka kebijakan Single Window yang sejalan dengan Indonesia National Single Window (INSW) serta Indonesia National Trade Repository (INTR). Melalui implementasi SKA, maka dapat mempersingkat waktu dan prosedur kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor yang kemudian dapat mengurangi biaya ekspor dan menstabilkan nilai tarif ekspor secara umum khususnya ekspor CPO. Terakhir adalah manfaat atas kemudahan prosedur teknis dokumentasi dan akses informasi atas barang ekspor khususnya ekspor CPO. Kendala yang dihadapai Indonesia dalam pelaksanaan fasilitasi perdagangan secara umum berupa ketidaksiapan Indonesia atas infrastruktur pendukung, sumber daya manusia serta regulasi yang sesuai dengan ketentuan Trade Facilitation Agreement.

The purpose of this study was to identify and analyze more deeply how to shape the implementation of trade facilitation and a form of protection in trade facilitation on Indonesian CPO exports to the EU. And analyze the benefits and obstacles that arise in the implementation of trade facilitation in general, especially in Indonesia's CPO export activities based Trade Facilitation Agreement. This study uses the nature/type of normative empirical research. The entire primary data collected in the field was conducted by interviewing respondents and studies related to other documents, and then analyzed exploratory with secondary data assembled rule of law and literature study on trade facilitation. This study uses qualitative descriptive approach to determine the benefits and constraints faced by Indonesia in the implementation of trade facilitation in general, especially in the export of crude palm oil (CPO) in Indonesia. Respondents in the study were the staff at the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, as well as the staff at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The results showed that the implementation of trade facilitation indicators are meant to be in the Customs aspects related to procedures and documentation of goods export and/or import through the implementation of the certificate of origin (CoO/SKA). Trade facilitation is one form of a reduction of non-tariff barriers (NTBs). Implementation of policy Certificate of Origin (SKA) is a form of implementation of trade facilitation in Indonesia for the export or import in general, especially on the export of agricultural crude palm oil (CPO) Indonesia to the European Union. CoO can be accessed online by exporters and importers, and are in a single window policy framework in line with the Indonesia National Single Window (INSW) and the Indonesian National Trade Repository (INTR). Through the implementation of SKA, it could shorten the customs time and procedures in the export or import of which later can reduce the cost of exports and stabilize the export tariffs in general, especially the export of CPO. The latter is a technical procedure benefits of ease of documentation and access to information on goods exports, especially exports of CPO. Constraints faced by Indonesia in the implementation of trade facilitation in general form of the unpreparedness of Indonesia on infrastructure, human resources and regulations in accordance with the Trade Facilitation Agreement.

Kata Kunci : Fasilitasi Perdagangan, Surat Keterangan Asal (SKA), Crude Palm Oil (CPO)