DAMPAK DUALISME KEWENANGAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL: STUDI KASUS IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DI KOTA BATAM

Bayu Putra, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

2014 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Adanya desentralisasi yang terjadi di Kota Batam yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Kota Batam menimbulkan permasalahan. Permasalahan itu terjadi karena di Kota Batam telah ada badan khusus berupa Otorita Batam yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Otorita Batam dibentuk berdasarkan Keppres No 41 Tahun 1973. Adanya desentralisasi yang terjadi di Kota Batam tidak diikuti dengan penghapusan Otorita Batam, sehingga di Kota Batam terdapat dua kepemimpinan yang menimbulkan dualisme kewenangan. Dualisme kewenangan terjadi dalam pelayanan administrasi penanaman modal di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dualisme kewenangan yang terjadi antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam pelayanan administrasi penanaman modal di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder pada Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam tahun 2013. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya dualisme kewenangan di Kota Batam selain karena adanya implementasi desentralisasi juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu Pertama, adanya benturan regulasi antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Kedua, tidak adanya peraturan tentang hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam. Ketiga, adanya tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan keuangan atas sumber daya dan perizinan yang ada di Kota Batam. Adanya dualisme kewenangan dalam pelayanan administrasi penanaman modal terlihat jelas dalam pembagian kewenangan berupa perizinan dimana ada perizinan yang menjadi milik Pemerintah Kota Batam dan perizinan yang menjadi milik Badan Pengusahaan Batam. Dalam pembagian kewenangan berupa perizinan ini terdapat perizinan yang hampir sama namun dilakukan oleh kedua badan yang berbeda ini. Adanya dualisme kewenangan dalam pelayanan administrasi penanaman modal di Kota Batam memiliki dampak negative bagi investor, dampak tersebut antara lain: Pertama, Tidak adanya kepastian hukum bagi investor selaku penanam modal. Kedua, Prosedur dan waktu perizinan yang lebih panjang dan lama Ketiga, Double cost atau biaya tambahan bagi investor selaku penanam modal.

The decentralization that occurred in Batam city which giving greater authority to the Government of Batam city poses a problem. The problem occurs because in Batam city there has been a specialized agency, called Otorita Batam, which is the delegator of the Central Government. Otorita Batam was formed based on Presidential Decree No. 41 in 1973. The decentralization that occurred in Batam city are not followed by removal of the Otorita Batam, so in Batam City there are two leadership that rises to a dualism of authority. Dualism of authority occurred in the service of the administration of capital investment in Batam city. This research aims to know the impact of dualism of authority that took place between the Government of Batam city and Badan Pengusaha Batam in the service of the administration of capital investment in Batam city. This study uses qualitative method which is descriptive. The Data used are both of the primary and secondary data on the Badan Pengusahaan Batam and the Government of Batam city in 2013. Data was collected by interview, observation, and documentation. Data collection from this research were analyzed by qualitative method. The results of this research show that the emergence of dualism of authority in Batam city it is not only because of the implementation of decentralization but also influenced by other factors: First, the clash of regulation between Government of Batam city and Badan Pengusahaan Batam. Second, the absence of regulations about job relationships between Government of Batam city and Badan Pengusahaan Batam. Third, conflict of interest in the financial management of the resources and permissions that exist in Batam city. The existence of dualism of the authority in the service of capital investment administration is clearly visible in the division of authority in the form of licensing, which are licensing belongs to the Government of Batam City and licensing belongs to the Badan Pengusahaan Batam. In the Division of authority in the form of licensing, those are almost same but both of the licensing are done by two different institutions. The dualism of authority in the service of capital investment administration in Batam city has negative impacts for investors, the effects are: First, the lack of legal certainty for investor. Second, licensing and time procedure need a longer time. Third, Double cost or extra charges for investor.

Kata Kunci : Dampak dualisme kewenangan, Pelayanan administrasi penanaman modal, dan desentralisasi