Laporkan Masalah

GERAKAN SOSIAL KORBAN BENCANA LUMPUR LAPINDO DALAM MELAWAN DOMINASI NEGARADAN KORPORASI (Studi di Sidoarjo - JawaTimur)

OMAN SUKMANA, DRS., M.SI., Prof. Dr. Susetiawan, SU.; Dr. Suharko, M.Si.

2016 | Disertasi | S3 Ilmu Sosiologi

Fenomena yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah fenomena gerakan sosial (social movements) korban bencana Lumpur Lapindo (Lula) di Sidoarjo. Permasalahan utama yang menjadi fokus pertanyaan penelitian adalah: Bagaimanakah dinamika kemunculan dan perkembangan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo dalam melawan dominasi negara dan korporasi? Selanjutnya pertanyaan penelitian dielaborasi lagi menjadi dua sub-pertanyaaan, yakni: (1) Bagaimanakah periodisasi selama siklus terjadinya gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo?; dan (2) Bagaimanakah dinamika perubahan bentuk political opportunity, mobilizing structure, dan cultural framing pada setiap periode gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo?. Kerangka teoritik yang dijadikan dasar analisis adalah mengacu kepada perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald tentang tiga aspek penting dalam studi gerakan sosial, yakni: Political Opportunity, Mobilizing Structure, dan Cultural Framings. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta dan dinamika aksi gerakan sosial korban Bencana Lumpur Lapindo dapat dibagi kedalam tiga periode, yakni: Periode Pertama, terjadi dalam kurun waktu 29 Mei 2006 hingga April 2007 yang merupakan kurun waktu dimana awal terjadinya bencana Lumpur Lapindo hingga terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 8 April 2007. Periode pertama ini merupakan fase munculnya aksi pra-gerakan sosial; Periode Kedua, terjadi dalam kurun antara tanggal 8 April 2007 hingga April 2009, dimana periode ini merupakan puncak aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo. Aksi gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo muncul sebagai respons terhadap Perpres Nomor 14 tahun 2007 yang dianggap tidak adil; dan Periode Ketiga, terjadi dalam kurun waktu antara tanggal 3 April 2009 hingga Desember 2014. Pada periode Ketiga ini dinamika Gerakan Sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami penurunan (declining) sebagai respons atas terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa pihak pemerintah dan korporasi (PT LBI) dinyatakan tidak bersalah atas terjadinya bencana Lumpur Lapindo. Ringkasnya, gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo muncul atas inisiatif dan peran advokasi dari pihak LSM. Namun inisiatif dan peran advokasi pihak LSM tersebut ternyata tidak berhasil, sehingga menyebabkan munculnya ketidakpercayaan (distrust) dari korban bencana terhadap pihak LSM. Korban bencana Lumpur Lapindo kemudian mengorganisir diri untuk membangun gerakan sosial dalam menuntut ganti-rugi atas aset tanah dan bangunan yang hancur tergenang lumpur. Gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami puncak kekuatan ketika terbentuknya kelompok (organisasi) gerakan sosial. Pada perkembangan berikutnya, kekuatan gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo mengalami proses pelemahan. Proses pelemahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan diantara para aktor pemimpin kelompok (organisasi) sehingga menyebabkan munculnya friksi antar-kelompok (organisasi) gerakan sosial korban bencana Lumpur Lapindo, dan adanya kooptasi dari kekuatan politik dan korporasi.

A phenomenon that became the focus of attention in this study is the phenomenon of social movements victims of Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo. Focus research questions are: (1) How is the mapping of periodization during the cycle of social movements victims of Lapindo mudflow disaster?; and (2) How do the dynamics of change in the form of political opportunity, Mobilizing structure, and cultural framing in each period of social movements Lapindo mudflow disaster victims?. The theoretical framework used as the basis of analysis is referring to the perspective McAdam, McCarthy, and Zald about three important aspects in the study of social movements, namely: Political Opportunities, Mobilizing Structure, and Cultural framings. The results showed that the maps and dynamic of social movement Lapindo mudflow disaster victims can be divided into three periods, namely: First Period, occur within May 29, 2006 until April 2007 that the time of inception of the Lapindo mudflow disaster in the promulgation of Presidential Decree No. 14 of 2007 on April 8 , 2007. The first period is a phase of pre-emergence of social movements. Second Period, occurred between April 8, 2007 to April 2009, which is the height of the social movement Lapindo mudflow disaster victims. The action of social movements Lapindo mudflow disaster victims emerged in response to Presidential Decree No. 14 of 2007 which is considered unfair. Third Period, occurred between April 3, 2009 to December, 2014. In this third period the dynamics of social movements Lapindo mudflow disaster victims has decreased in response to the publication of the decision of the Supreme Court of Cassation which states that the parties in government and corporate (PT LBI) declared not guilty of the Lapindo mudflow disaster. In summary, the social movements Lapindo mudflow disaster victims appeared on the initiative and the advocacy role of NGOs. However, the initiative and the advocacy role that NGOs did not succeed, causing distrust of disaster victims against NGOs. Victims of Lapindo mudflow disaster then organized themselves to build a social movement in demanding compensation for land and building assets which destroyed the stagnant mud. The social movement Lapindo mudflow disaster victims experiencing the peak strength when the formation of the group (organization) social movements. In the next development, the strength of the social movements Lapindo mudflow disaster victims undergo a process of weakening. The weakening process occurs because of the differences in interests between the actors group leader (organizations) that led to the emergence of friction between groups (organizations) social movement Lapindo mudflow disaster victims, and their co-optation of political and corporate powers.

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Dominasi, Political Opportunity, Mobilizing Structure, dan Cultural Framings/Social Movements, Domination, Political Opportunities, Mobilizing Structure and Cultural framings.

  1. S3-2016-292498-abstract.pdf  
  2. S3-2016-292498-bibliography.pdf  
  3. S3-2016-292498-tableofcontent.pdf  
  4. S3-2016-292498-title.pdf