IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI BANTARAN SUNGAI KALI PEPE (Studi Kasus di Kelurahan Setabelan dan Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)

NUGROHO DWI SAPUTRO, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

2016 | Tesis | S2 Administrasi Publik

INTISARI Kebijakan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai Kali Pepe ditempuh dalam rangka menata kawasan bantaran sungai yang seharusnya bersih dari permukiman, ternyata sudah menjadi kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi yang demikian menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan permukiman. Selain itu berimbas juga kepada sungai Kali Pepe yang terkena dampak pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas air sungai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja implementasi kebijakan program penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai Kali Pepe dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dengan tidak menimbulkan gejolak di Kelurahan Setabelan dan Keprabon Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Dalam analisis kinerja implementasi kebijakan program penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai Kali Pepe mencakup proses pelaksanaan/implementasi kebijakan, hasil/keluaran kebijakan dan dampak dari kebijakan yang diimplementasikan. Selain itu, dianalisis pula faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai Kali Pepe di Kelurahan Setabelan dan Keprabon Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan program penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai Kali Pepe di Kelurahan Setabelan dan Keprabon Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik dan efektif. Pendekatan yang dilakukan bersifat campuran top down dan bottom up dengan memberdayakan dan memposisikan masyarakat sasaran sebagai subjek/pelaku kebijakan. Satu hal yang menghambat proses implementasi kebijakan adalah faktor sumber daya. Rekomendasi penelitian adalah penyiapan anggaran, sehingga tidak terjadi masa tunggu yang lama dikarenakan keterbatasan bahkan ketiadaan anggaran dalam implementasi kebijakan. Penyiapan kapasitas masyarakat sasaran juga diperlukan, sehingga implementasi kebijakan bisa dilaksanakan ketika masyarakat sasaran sudah siap dan mendukung implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, diperlukan pengembangan kapasitas perencana untuk meningkatkan kapasitasnya bergeser dari ahli (teknokrat) menjadi fasilitator yang mendampingi masyarakat di dalam merumuskan sendiri perencanaan bagi mereka secara berkelanjutan dimana keahlian komunikasi (communication skill) diperlukan untuk mendukung hal ini.

ABSTRACT Slum area improvement policy in banks of Kali Pepe river pursued in order to organize the banks area that should be cleared of settlements, was already a settlement area for low-income people. Such conditions lead to environmental degradation and settlements. It also affected Kali Pepe river which affected by environmental pollution and degradation water quality of the river. The aim of this study was to determine the performance of policy implementation of slum area improvement in banks of Kali Pepe river in creating a clean environment without flaming in Setabelan and Keprabon Villages, Banjarsari Sub-District Surakarta. The method used is descriptive qualitative with in-depth interview techniques. In the analysis of the performance of policy implementation of slum area improvement in banks of Kali Pepe include the implementation process / policy implementation, outcome / output policy and the impact of the implemented policies. In addition, also analyzed the factors that affect the performance of policy implementation of slum area improvement in banks of Kali Pepe river in Setabelan and Keprabon Villages, Banjarsari Sub-District Surakarta. The results showed that the performance of policy implementation of slum area improvement in banks of Kali Pepe river in Setabelan and Keprabon Villages, Banjarsari Sub-District Surakarta has been running well and effectively. The approach taken is a mix of top down and bottom up approach by empowering and positioning the target communities as subject / policy actors. One thing which could hinder the implementation of the policy is resources. Research recommendations is preparation of the budget, so there is no waiting period of time due to limited budgets even in the absence of policy implementation. Preparation capacity of the target communities is also needed, so that the implementation of the policy could be implemented when the targeted communities are ready and support the implementation of the policy. In addition, the development of the capacity of planner to increase capacity from an expert (technocrats) become facilitators who assist communities in formulating their own plans for sustainable manner which communication skills needed to support it.

Kata Kunci : Kata Kunci : permukiman, kebijakan publik, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, policy output, policy outcome