Laporkan Masalah

Proses Seleksi Pengangkatan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015

MUTHIA NAILIMUNA, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H, M.A, M.Phil.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama yang sesuai dengan Putusan MKNomor 43/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa frasa bersama dan Komisi Yudisial dalam Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) dan (3) UU No. 50 Tahun 2009, dan Pasal 14A ayat (2) dan (3) UU No. 51 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 18D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu peristiwa hukum, yang di dalam penelitian ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan teknik wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan hasil yang mendetail dan memperkaya hasil penelitian. Analisis data hasil penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan semua bahan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data tersebut dikaji untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, MA menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama dan KY sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama juga harus dilaksanakan dengan mendudukkan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman, tidak sebagai PNS karena putusan ini telah memberikan nilai khusus pada status hakim sebagai pejabat negara.

This research is aimed to understand the selection process of appointment of judges court of first instance in accordance with the Constitutional Court Decision No. 43/PUU-XIII/2015 which states that the phrase "joint" and "Judicial Commission" in Article 14A paragraph 2 and 3 of the Law No. 49 of 2009, Article 13A paragraph 2 and 3 of the Law No. 50 of 2009 and Article 14A paragraph 2 and 3 of Law No. 51 Year 2009 is contradictory to Article 24B paragraph 1 and Article 18D paragraph 1 of the 1945 Constitution, so that the selection process of the appointment of district court judges only by the Supreme Court. This Research is using normative juridical approach, which is the research that examines the rule of law as a legal event, which in this study is only a stop on the conception of the scope of the law, legal principles and regulatory rules. Data collection in this study conducted by the research literature and interview with the informant to obtain detailed results and ensuring the research results. Analysis of the research data conducted by qualitative descriptive method, which collects all the materials both primary legal materials and secondary legal materials. The data is then assessed to be concluded in order to answer the issues. The results of this study indicate that after the issuance of Constitutional Court Decision No. 43/PUU-XIII/2015, the Supreme Court became the only institution authorized to carry out the selection process of appointment of judges court of first instance and the Judicial Commission did not have the authority to participate in the selection process of appointment of judges court of first instance. The selection process of appointment of judges court of first instance should also be carried out by sitting judges as a state official institutions of judicial power, not as a civil servant because of this decision has been given "special value" on the status of judges as a state official.

Kata Kunci : kekuasaan kehakiman, putusan Mahkamah Konstitusi, seleksi pengangkatan hakim

  1. S1-2016-328549-abstract.pdf  
  2. S1-2016-328549-bibliography.pdf  
  3. S1-2016-328549-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2016-328549-title.pdf