Laporkan Masalah

INKONSISTENSI ANTARA KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RUANG LINGKUP MATERI MUATANNYA

AHLUDDIN SAIFUL AHMAD, Joko Setiono, S.H., M.Hum

2016 | Tesis | S2 Hukum

INTISARI Dalam implementasi bernegara yang meletakkan perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas, kedudukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan strategis. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan kedudukan peraturan pemerintah di atas peraturan presiden, tetapi tidak diimbangi dengan kejelasan materi muatan masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk, mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai ruang lingkup materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sehubungan dengan kedudukan masing-masing dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Peneliti juga bertujuan untuk meneliti kondisi yang tepat bagi pendelegasian pengaturan selanjutnya dari undang-undang kepada peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis yang kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menjabarkan dan memberikan interprestasi terhadap data-data yang diperoleh dengan mendasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan. Inkonsistensi kedudukan peraturan pemerintah dengan peraturan presiden sehubungan dengan materi muatannya terjadi dari awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga sekarang. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang materi muatan peraturan pemerintah dan peraturan presiden tidak diatur secara jelas bagaimana undang-undang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Perlu diadakan perbaikan mengenai perturan pemerintah dan peraturan presiden khusunya mengenai materi muatannya masing-masing. Pertama, peraturan presiden sebaiknya berisikan norma umum konkrit dapat berisikan norma individual konkrit tetapi hanya sebagian kecil saja. Materi muatan peraturan presiden hanya menyangkut penyelenggaraan adminstrasi negara. Kedua, materi muatan peraturan pemerintah adalah segala materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yang tidak masuk pada materi muatan peraturan presiden.

ABSTRACT The implementation of the state- governance which put the protection under the law for the people on the principle of legality, makes the position of the legislation become important and strategic. According to the legislations�s hierarchy, government ordinance is above president ordinance, but they are not equipped with explanations about the scope of each rules. This research aim to achieve comprehensive understanding about the scope of the government ordinance and president ordinance related to their hierarchy. Researcher�s aim is also to find outcertain measures to delegate the act to the government ordinance or president ordinance. This research is a normative- juridical research. The methods applied in this research are statute approach and historical approach then analyze qualitatively. The analysis itself conduct through preserve complete explanation and interpret the data which are primarily based on the norms of the law, linked to the primary case in the thesis. Inconsistency of both the President ordinance and the Government ordinance in this regard, appear to be happen since the independence of the Republic of Indonesia and seem unchanged. In the law which regulate about materials contained in the government ordinance and president ordinance, there is no clear description on how the constitutional law delegate further regulation to the government ordinnance or president ordinance. Revision is respectively necessary about government ordinance and president ordinance for materials in each rule. Firstly, the president ordinance may prove to be better if it contain concrete norms of law, which means that it is publicly applied on concrete problems and casuistic may contain individual concrete norms but only at a lesser part. Otherwise, materials in the Rules of the President contain only regulation on state�s administration. Secondly, the materials in the government ordinance are materials about how to implement the Act that do not include in the materials in the presidet ordinance.

Kata Kunci : Kedudukan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Perundang-Undangan, Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.