Apakah Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dipertimbangkan dalam Formulasi Opini BPK?

MOHAMMAD IQBAL, Gudono, Prof., Dr., M.B.A., CMA., Ak., CA.

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 dan 2014 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diabaikannya kriteria kecukupan pengungkapan oleh auditor BPK dalam merumuskan opininya. Pengukuran tingkat pengungkapan wajib LKPD dilakukan dengan teknik scoring berdasarkan kriteria Government Compliance Index (GCI) yang telah dimutakhirkan. Sedangkan identifikasi faktor-faktor penyebab terjadi kasus yang diteliti dilakukan dengan teknik pencocokan pola (pattern matching) dan strategi pengembangan penjelasan tandingan (plausible rival explanation). Hasil scoring membuktikan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD tahun 2013-2014 yang memperoleh opini WTP masih rendah, yaitu 53,79% dan 56,14%. Sementara itu, hasil analisis dengan teknik pencocokan pola menunjukkan bahwa auditor BPK menganggap kekurangan penyajian pengungkapan wajib bukan sebagai salah saji yang material dan memutuskan untuk tidak memodifikasi opininya. Sedangkan hasil pengembangan penjelasan tandingan menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang turut berkontribusi menyebabkan terjadinya kasus yang diteliti, antara lain pelaksanaan prosedur pengujian pengungkapan yang tidak memadai, toleransi auditor tingkat atas terkait kekurangan pengungkapan LKPD, dan adanya tekanan politik eksternal.

The objective of this study is to assess the disclosure level of Local Government Financial Statement (LGFS) of 2013 and 2014 were achieved unqualified opinion. This study also aims to identify the factors that cause ignorance of disclosure adequacy criteria by SAI auditor in formulating their opinion. A mandatory disclosure scoring technique was applied based on the criteria of updated Government Compliance Index (GCI) to assess the LGFS disclosure level. This study also implemented pattern matching technique and plausible rival explanation strategy to identify the main factor that caused the case study problem. Scoring result prove that the average of LGFS mandatory disclosure level are still low, i.e. 53.79% and 56.14% for 2013 and 2014. Pattern matching analysis reveals that SAI auditors have ignored LGFS disclosure inadequacy and decided not to modify their opinion. While the result of examining plausible rival explanations shows the other factors which contributed to cause problem studied, consist of insufficient implementation of disclosure testing procedure, the tolerance of high level auditors on the finding of LGFS disclosure inadequacy, and the existence of external political pressure.

Kata Kunci : audit sektor publik, opini audit, kecukupan pengungkapan, pertimbangan profesional, GCI, pencocokan pola, penjelasan tandingan.