Laporkan Masalah

Negara, Media Baru dan Hak Atas Informasi: Studi Kasus Posisi Trust+ Positif sebagai Database Rujukan Penyaringan Akses Internet dalam Skema Pemblokiran Situs oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika

DIMAS YULIAN RACHMANTO, Mufti Nur Latifah, SIP. MA

2016 | Skripsi | S1 ILMU KOMUNIKASI

Internet dalam perkembangannya telah menjadi bagian dari proses demokrasi. Internet menjadi medium yang memungkinkan penggunaanya untuk mendapatkan informasi dan mengekspresikan diri. Akan tetapi, dalam konteks internet sebagai media baru, negara memiliki kekuatan yang dominan karena pemerintah memiliki otoritas yang besar dalam penguasaan teknologi komunikasi dan landasan legal yang digunakan dalam pengaplikasiannya. Hal ini menyebabkan negara dengan mudah melakukan filterisasi demi kepentingannya. Bentuk represi negara di Internet bentuknya bermacam-macam seperti metode dengan bentuk intimidasi, penutupan akses terhadap situs-situs tertentu hingga penghentian akses internet. Dalam konteks Indonesia, terdapat Trust+ Positif yang merupakan mekanisme kontrol dan filterisasi situs internet yang dimiliki oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika. Sebagai kebijakan kementerian yang seharusnya bertanggung jawab dengan wilayah telekomunikasi, keberadaan Trust+ Positif justru mengembalikan posisi Kominfo yang berperan sebagai operator dan regulator sekaligus. Peneliti merasa, ada sesuatu yang janggal dengan kebijakan yang dirumuskan. Hasil penelitian kemudian menunjukkan, Trust+ Positif terbukti bermasalah dalam aspek transparansi, wewenang, dan legalitas.

Internet in the process has become part of the democratic process. Internet becomes a medium that allows the user to obtain information and express themselves. However, in the context of the Internet as a new media, the state has the dominant force because the government has a great authority in the mastery of communications technology and the legal basis used in its application. This causes the state to easily perform filtering on his behalf. State repression in Internet has many forms such as methods with the form of intimidation, closing access to certain websites, and filtering internet access. In the Indonesian context, there is a Trust+ Positif which is a mechanism of control and filtering Internet sites owned by the Ministry of Communications and Information Technology. As a policy, the ministry should be responsible to the area of telecommunications, where the Trust+ Positive precisely restore the position of Ministry Communications and Information Technology, which acts as operator and regulator at the same time. Researchers feel, there is something strange with the policies formulated. Results of the study then shows, Trust + Positive proved problematic in the aspect of transparency, authority and legality.

Kata Kunci : media baru, kebijakan, pemblokiran situs, hak atas informasi.