EVALUASI IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET TETAP (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

KHALID FAUZI AZIZ, Dr. John Suprihanto, M.I.M

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah hingga kini masih merupakan masalah utama dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh Bukti empiris tentang penghapusan aset tetap yang dilakukan pemerintah Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam memahami permasalahan yang ada tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait masalah penghapusan seperti surat keputusan Bupati. Wawancara dilakukan dengan pejabat atau pegawai yang menjadi objek penelitian yaitu DPPKAD. Analisis data yang digunakan yaitu analisis miles dan huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013-2014 dapat dikatakan bahwa pemerintah derah Gunungkidul sudah melakukan implementasi penghapusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007. Implementasi yang dilakukan pemerintah daerah mulai dari pengusulan sampai terbitnya SK Bupati tentang penghapusan aset tetap sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi pemerintah daerah tidak didukung dengan adanya SOP yang dikarenakan masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, ada kendala dalam sumber daya manusia yaitu kurangnya pegawai yang mengakibatkan proses penghapusan aset tetap terganggu.

Management problems of goods belonging to a region are still a major problem in the scope of local government. This study aims to obtain empirical evidence about the abolition of fixed asset by the government of Gunungkidul. This study used qualitative methods to understand the existing problems. Data collection techniques used were documentation and interviews. Documentation is done by collecting the documents associated with the abolition of such a decree Regent. Interviews were conducted by an officer or employee who becomes the object of research is DPPKAD. Analysis of the data used is the analysis of Miles and Huberman. Accourding to the reseach was conducted in the district government Gunungkidul in 2013-2014 can be said that the district government Gunungkidul have done the implementation of the abolition based on government regulations No. 6 of 2006 and Regulation of the Minister of the Interior 17 of 2007. Implementation of the local government from proposing until the publication of Regent Decree on the abolition of fixed assets is in compliance with applicable regulations. However, local governments are not supported by the SOP because still in the process of completion. In addition, there are constraints in human resources, namely the lack of staff resulted in the process of the abolition of fixed asset impaired.

Kata Kunci : Management, Goods Belonging to a region, Abolition, Fixed assets, Regent decree.