Laporkan Masalah

Bertahannya Rezim Kuasa Adat Dalam Politik Lokal Di Amparita, Sulawesi Selatan

LAODE MACHDANI AFALA, Amalinda Savirani, MA

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini mengeksplorasi bertahannya rezim kekuasaan adat di Amparita, yaitu kemampuan adat dalam melakukan pengaturan dirinya (self-governing) melalui proses transformasi dan reproduksi kekuasaan simbolik (symbolic power) dalam iklim sosial politik yang dinamis. Penelitian ini dilakukan dalam komunitas adat Towani Tolotang yang berada di Amparita, secara adiministratif termasuk Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Komunitas adat ini merupakan salah satu komunitas tradisional dalam masyarakat Bugis yang masih bertahan hingga saat ini terutama paska perubahan politik di Indonesia. Adat dalam hal ini menjadi kekuatan politik baru yang terkait erat dengan perjuangan politics of recognition. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, melacak sumber daya lokal adat sebagai basis kekuasaan adat; kedua, menjelaskan strategi adat dalam mempertahankan dan mereproduksi kekuasaan simboliknya melalui sumber daya yang dimilikinya tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis wacana dalam analisis datanya serta meminjam perkakas teori dari pemikiran Pierre Bourdieu, penelitian ini secara eksternal mengkonfirmasi; pertama, berlangsungnya politik adat di tingkat lokal yang mengalami survavilitas dan kebangkitan. Kedua, adanya transmisi kekuasaan simbolik (symbolic power) yang terus menerus direproduksi melalui praktik-praktik diskursif dan simbolik adat yang tidak hanya berlangsung dalam arena kultural (cultural field) saja, tetapi juga telah merembes ke dalam arena politik (political field). Adat dalam hal ini menemukan saluran alternatifnya untuk menginvestasikan stok modalnya (budaya, simbolik, sosial) ke dalam institusi-institusi modern dan mengkonversinya menjadi kekuasaan simbolik (symbolic power). Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan iklim politik yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan global. Lebih luas lagi, studi ini mempertegas politik lokal kontemporer merupakan wadah hibridisasi budaya dan demokrasi. Secara internal, penelitian ini menyimpulkan bahwa self-governing adat yang bekerja melalui strategi politik ko-eksistensi telah sukses mempertahankan dan mereproduksi kekuasaan simboliknya dengan memodifikasi habitus para penganut Towani Tolotang dengan tendensi atau disposisi untuk menjadikan adat sebagai satu-satunya sumber rujukan (point of references) dalam praktik-praktik sosial mereka. Kesusksesan adat dalam membangun disposisi tersebut, terkait erat dengan kehadiran peluang dalam arena politik (political field), sumber daya yang dimiliki adat berupa modal sosial (social capital) – Golkar dan Hindu (PHDI), modal budaya (cultural capital) - pengetahuan lokal yang berupa mitos dan ritual, modal simbolik (symbolic capital) – kepemimpinan para uwatta/uwa, habitus (siri’ dan pesse dan patron-klien) yang menjadi sumber legitimasi, dan ditopang oleh doxa yang menjadi fondasi simbolik yang berasal dari kosmologi (cosmology), yang disalah kenali, dan diterimah begitu saja. Meski dalam perkembangannya terdapat banyak tekanan dan intimidasi (heterodoxy) yang berusaha menggugat, adat tetap mampu mempertahankan dominasinya di Amparita. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terhadap kajian tentang adat dalam politik lokal adalah bahwa kebangkitan adat tidak hanya semata-mata disorot dalam kaitannya dengan politik elektoral, pembangunan, dan gerakan sosial, tetapi juga karena kemampuan internal adat dalam melakukan pengaturan dirinya (self-governing).

This study explores the persistence of traditional community (adat) power regime in Amparita, especially the ability of traditional community in doing self-governing through a process of transformation and reproduction of symbolic power in a climate of social and political dynamic. This research is conducted in the indigenous community of Towani Tolotang in Amparita, administratively it is belonging Sidrap region, south Sulawesi province. The Towani Tolotang is one of the traditional community in Bugis society which still survives today, especially after the political change in Indonesia. In this regard, traditional community becomes a new political force that is closely associated with the struggle politics of recognition. There are two formulation of the problem in this study: first, tracking of local indigenous resources (capitals) as traditional power base; second, explaining the indigenous strategies to maintain and to reproduce the symbolic power through the resources it has. By using a qualitative approach and methods of discourse analysis in the data analysis and using Pierre Bourdieu's theory of thinking, this study confirmed externally; the first, the ongoing indigenous politics at the local level have been survival and resurgence. Second, there is transmission of symbolic power that continuously reproduced through discursive and symbolic practices which not only take place in the cultural field but also have permeated into the political field. Tradition community in this regard finds alternative channels to invest their capital stock (cultural, symbolic, and social) into modern institutions and convert them into symbolic power. It is as a consequence of the political climate changes that occurs at the local, national, and global. More broadly, this study reinforces the contemporary local politics as means of hybridization of culture and democracy. Internally, the study concludes that the self-governing of traditional community operates through a political strategy of co-existence has been success maintaining and reproducing its symbolic power by modifying habitus of Towani Tolotang followers with the tendency or disposition to make traditional community as the only source of reference in their social practices. Upon the success of traditional community in building the disposition, it’s closely related to the presence of opportunities in the political field, the resources of the indigenous form of social capital - Golkar and Hindu (PHDI), cultural capital - local knowledge in the form of myth and ritual, symbolic capital - the leadership of the Uwatta / Uwa, habitus (siri', pesse and patron-client) as a source of legitimacy, and it is all supported by doxa which becames the foundation of symbolic power derived from cosmology which is incorrectly recognized and is accepted for granted. Although in its development, there are a lot of pressure and intimidation (heterodoxy) which tried to sue, traditional community is still able to maintain its dominance in Amparita. Thus, the contribution of this research to the study of traditional community in local politics is that the revival of traditional community is not merely highlighted in relation to electoral politics, development, and social movements, but also highlighted in self-governing.

Kata Kunci : self-governing, kekuasaan simbolik, habitus, doxa, modal, arena, politik lokal

  1. S2-2015-355303-abstract.pdf  
  2. S2-2015-355303-bibliography.pdf  
  3. S2-2015-355303-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2015-355303-title.pdf