Pengklasteran Pemerintah Daerah di Jawa dan Bali Berdasarkan Variabel Sosioekonomi (Komparasi Laporan Keuangan Daerah)

BAIDORI, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Analisis laporan keuangan suatu pemda akan menjadi lebih optimal jika dikomparasikan dengan mitra benchmarking yang setara. Inisiatif pembentukan mitra benchmarking pemerintah daerah telah dilakukan oleh Priyambodo dan Ritonga (2014) melalui model pengklasteran. Penelitian ini bertujuan untuk mengklaster pemerintah daerah di Jawa dan Bali dengan metoda K-medoids, dan kemudian mengomparasikan hasil pengklasteran tersebut dengan hasil penelitian Priyambodo dan Ritonga (2014). Penelitian ini menggunakan metoda K-medoids untuk mengklaster pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama dengan yang digunakan oleh Priyambodo dan Ritonga (2014), yaitu variabel sosioekonomi pemerintah daerah di Jawa dan Bali yang meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil SDA. Berdasarkan analisis data, diperoleh lima klaster pemerintah kota dan enam klaster pemerintah kabupaten. Faktor yang paling membuat perbedaan pada klaster pemerintah kota adalah Produk Domestik Regional Bruto per kapita sedangkan pada klaster pemerintah kabupaten adalah Pendapatan Asli Daerah. Jumlah klaster pemerintah kota penelitian ini sama dengan penelitian Priyambodo dan Ritonga (2014), namun dengan keanggotaan berbeda sedangkan jumlah klaster pemerintah kabupaten berbeda. Hasil uji kriteria kualitas internal klaster dengan menggunakan Indeks Davies-Bouldin (DBI) dan Indeks Silhouette (SI) menunjukkan bahwa hasil pengklasteran pemerintah kota Priyambodo dan Ritonga (2014) lebih baik daripada penelitian ini sedangkan hasil pengklasteran pemerintah kabupaten penelitian ini lebih baik dibandingkan penelitian penelitian Priyambodo dan Ritonga (2014), namun hasil pengklasteran pemerintah kota pada penelitian Priyambodo dan Ritonga (2014) tidak mengatasi korelasi antar-variabel sehingga validitas uji tersebut diragukan.

Analysis towards financial statements of a government will be more optimal if it compared with the similar benchmarking partners. Initiative of the local government benchmarking formation has been done by Ritonga and Priyambodo (2014) through clustering model. This study aims to cluster local government in Java and Bali using K-medoids method, and then compare the clustering results with the study results of Priyambodo and Ritonga (2014). This study uses K-medoids method for clustering local government. Data used in this study are socioeconomic variables contained in the allocation component of DAU. Those variables are population, land area, Human Development Index, Construction Cost Index, regional gross domestic product per capita, local government income, tax sharing, and natural resources sharing. Based on the data analysis, there were obtained five clusters of municipality and six clusters of district governments. Factor that shows a significant difference in the municipality cluster is PDRB per capita, while in the district government cluster is the PAD. The test results towards the criteria of cluster internal quality using Davies-Bouldin Index (DBI) and the Silhouette index (SI) showed that the clustering results of Priyambodo dan Ritonga (2014) on municipal government is better than the results of this study, whereas the result of district government clustering in this study is better than the study results of Priyambodo and Ritonga (2014), but the Priyambodo and Ritonga (2014) did not address the correlation between variables of municipal clustering model so the validity of the model of Priyambodo and Ritonga (2014) was doubtful.

Kata Kunci : klaster, laporan keuangan, K-medoids, pemerintah daerah