EVALUASI PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA TERKAIT SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012

Anis Suryani, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A

2013 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan hasil merupakan salah satu agenda reformasi sektor publik yang telah bergulir sejak munculnya konsep New Public Management (NPM). Salah satu dimensi NPM adalah performance accountability. Reformasi pemerintah di Indonesia dimulai sejak era reformasi, pemerintah dihadapkan pada tuntutan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang artinya mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, tanggungjawab pemerintah daerah semakin berat, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dan kesempatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabilitas. Penelitian ini difokuskan pada indikator kinerja yang selama ini menjadi permasalahan dalam penerapan akuntabilitas sektor publik di daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Klaten dengan tujuan memahami mekanisme penyusunan indikator kinerja, mengetahui tingkat keselarasan sasaran dan program yang merupakan faktor penting berkaitan dengan indikator kinerja, kesesuaian informasi dari perencanaan hingga pelaporan indikator kinerja, dan dukungan unit kerja terhadap capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten serta menjelaskan model The Performance Blueprint untuk evaluasi indikator kinerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dokumen perencanaan hingga pelaporan indikator kinerja dan wawancara. Pemetaan indikator outputs menggunakan pendekatan Friedman’s Four Quadrant Approach, yaitu dengan mengukur upaya (effort) dan pengaruh (effect) yang masing-masing dibagi atas kuantitas dan kualitas layanan. Indikator outcomes diidentifikasi dalam service-delivery outcomes dan community outcomes. Services-delivery outcomes mengukur seberapa baik dan atau seberapa luas pemerintah daerah menyediakan layanan, sedangkan community outcomes mengukur dampak atas seluruh komunitas dengan program Pemerintah Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran dan program tahunan belum menunjukkan keselarasan dengan sasaran dan program jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Klaten tidak membuat alur logika keterkaitan antara kegiatan dengan indikator output dan outcome, indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten belum menunjukkan kesesuaian informasi (hubungan logis) antara dokumen perencanaan dan pelaporan, indikator output sebagian besar (44,19 persen) masih berorientasi quantity of effort, di mana hal ini seharusnya menjadi prioritas keempat atau terakhir dalam konsep the performance blue print. Sedangkan indikator outcome sebagian besar (80,43 persen) telah berorientasi pada community outcome.

Result oriented in community service is one of the public reform agenda that has been rolling since the emergence of NPM concept. One of NPM dimension is performance accountability. Government reforms in Indonesia began in the reform era. The government is faced with the demands for power-sharing with local governments, which means reducing the role of central government and providing autonomy to the regions . In this regard, local governments responsibilities become heavier. Local governments are faced with the challenges and the opportunities to realize a clean government based on the effective, efficient, participative, transparent and accountability principles. This study is focused on performance indicators that have become a problem in the implementation of accountability in the public sectors. The research was conducted in Klaten district and was aimed to understand the mechanism of performance indicators, determine the level of alignment of objectives and programs, determine the conformity of information from performance indicators planning to reporting, determine the support of organizational unit’s performance indicators in achieving Klaten district’s performance indicators, and explain Performance Blueprint model for performance indicators evaluation. This study used qualitative method and analysis of 2012 performance indicator’s planning and reporting documents and in depth interview. Mapping output indicators used Friedman's Four Quadrant Approach by measuring effort and effect, each of which was divided by the quantity and quality of services. Outcomes indicators identified in the service-delivery outcomes and community outcomes. Services-delivery outcomes measured how well or how extensive local governments provide services, while community outcomes measured the impacts on the entire communities of Klaten district’s programs. The results showed that the annual targets and programs have not demonstrated alignments with the goals and medium-term programs, the government of Klaten district did not make logic correlation between activities and indicators of outputs and outcomes, performance indicators have not shown the suitability of information between planning and reporting documents, most of the output indicators (44.19 percent) are still quantity of effort oriented, that is supposed to be the fourth or last priority in the draft of blue print performance. While most of outcome indicator s (80.43 percent) are community community oriented .

Kata Kunci : Manajemen publik baru (new public management); akuntabilitas; indikator kinerja; model alur logika (logic model), analisis empat kuadrant (four quadrant analysis), model the performance-blueprint.