EVALUASI PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA : STUDI KASUS DI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Bambang Wijanarko, Dr. Rusdi Akbar, M.Sc.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Krisis ekonomi yang terjadi pada akhir abad 20 membawa kesadaran bahwa pemerintah telah gagal menerapkan sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance. Kesadaran tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan reformasi manajemen di sektor pubik guna mewujudkan good governance di sektor publik. Reformasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya UU No. 25 tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inpres 7 tahun tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. UU No. 25/2004 memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun rencana strategis, sedangkan Inpres 7/1999 mengatur mengenai kewajiban instansi pemerintah melaporkan hasil kinerjanya. Laporan kinerja tersebut merupakan laporan yang berisi pencapaian rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan tersebut memuat capaian outcome program dan output kegiatan dibandingkan rencana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan logis indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis yang meliputi maksud penciptaan program dan kegiatan, penetapan kebutuhan dana, hubungan antara program dan kegiatan, hubungan antara outcome dan output, hubungan antara indikator outcome dan indikator output serta hubungan antara output dan sub kegiatan. Penelitian juga dimaksudkan untuk menilai kelayakan suatu indikator dijadikan indikator outcome APIP Pusat. Hasil analisis menemukan bahwa penyusunan indikator kinerja pada APIP Pusat belum menggambarkan alur logika. Indikator kinerja “persentase laporan keuangan instansi pemerintah pusat/daerah yang memperoleh opini minimal WDP” dan “persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti” dapat dijadikan outcome APIP Pusat dengan beberapa penyesuaian. Indikator kinerja “persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP” dan “BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik” menunjukkan abiguitas APIP Pusat sebagai internal dan eksternal auditor.

Economic crisis in late 20th centuries brought awareness that government has failed to applied good government principles. The awareness had encourage government to reform public sector management that indicated by issuance UU No. 25/2004 concerning National Planning Development System and President Instruction (Inpres) No. 7/1999 concerning Performance Accontability of Government Institution (LAKIP). The performance report is a report that containing the achievement of strategic plan that has been set previously. It’s contains the achievement of outcomes program and ouputs activities compared to the plan. The study aimed to evaluate logical relationship of performance indicators in central government’s internal audit department strategic planning. The relationship include establishment of program and activities, determination of funding requirement, relationship between program and activities, relationship between outcome and outputs, relationship between outcome indicators and output indicators, and relationship between output and sub-activities. The study is also aimed to assess the feasibility of outcome indicators that used as performance indicators of central government’s internal audit department. The study found that performance indicator of central government’s internal audit department have not shown a logical relationship. Outcome indicator : “percentage of financial report of central and local government that gets qualified opinion” and “percentage of recommendation that were followed” are suitable to be used as performance indicator of central government’s internal audit department, but in implementation required some adjustments. Outcome indikator : percentage of financial report of loan project that got unqualified opinion” and percentage of local government’s firm that gets good in performance” showed ambiguous role as an internal auditor or an external auditor.

Kata Kunci : logic model, rencana strategis, outcome, output, program, kegiatan, good governance, indikator kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), akuntabilitas