EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat)

Nunik Supartini, Dr. Bambang Riyanto, L.S., Akt., M.B.A.

2012 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini dilatarbelakangi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh penyelenggara pemerintahan negara, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program-programnya dengan menyusun laporan akuntabilitas (LAKIP). Akan tetapi, belum maksimalnya implementasi SAKIP di instansi pemerintah ditengarai menjadi penyebab rendahnya penilaian terhadap laporan hasil evaluasi LAKIP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan indeks capaian tingkat implementasi SAKIP dan menentukan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang membandingkan LAKIP SKPD dengan kriteriakriteria yang berlaku yaitu pedoman yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan kepustakaan yaitu LAKIP pada 35 SKPD di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan narasumber yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian diperoleh indeks capaian implementasi tertinggi sebesar 88% dan indeks terendah sebesar 52%yang terbagi ke dalam 6 kelas capaian implementasi yaitu 1) Kelas Sangat Baik dengan tingkat capaian implementasi antara 85%-91% berjumlah 3 SKPD; 2) Kelas Baik dengan tingkat capaian implementasi antara 78%-84% berjumlah 2 SKPD; 3) Kelas Cukup Baik dengan tingkat capaian implementasi antara 71%-77% berjumlah 11 SKPD; 4) Kelas Kurang Baik dengan tingkat capaian implementasi antara 64%-70% berjumlah 13 SKPD; 5) Kelas Sangat Kurang Baik dengan tingkat capaian implementasi antara 57%-63% berjumlah 3 SKPD dan 6) Kelas Buruk dengan tingkat capaian implementasi antara 50%-56% berjumlah 3 SKPD. Kelas kurang baik adalah kelas dengan jumlah frekuensi terbesar berjumlah 13 SKPD. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP SKPD antara lain lemahnya fungsi pengawasan dan monitoring oleh Inspektorat Kabupaten, terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaporan dan penyusunan laporan kinerja instansi, kurangnya komitmen pimpinan instansi tentang pelaksanaan SAKIP, SDM, lemahnya koordinasi antar bidang pada masing-masing SKPD.

The background of the research was the implementation of Governmental Institution Performance and Accountability System (SAKIP) by the government officers. Every government institution is required to be responsible for its main tasks and functions in managing the resources, executing the policies and programs, and producing accountability reports (LAKIP). However, the inability to implement SAKIP effectively in government institution is deemed as the cause of the low result of LAKIP evaluation. The purpose of the study is to determine the index and to classify the implementation rate and the obstacles faced by Kotawaringin Barat district in implementing SAKIP. It is a case study of comparing LAKIP SKPD to the criteria issued by Lembaga Administrasi Negara (LAN) No : 239/IX/6/8/2003. The material used were gathered from accountability reports (LAKIP) in 35 SKPD in Kotawaringin Barat district. The data were collected by means of documentchecking and interviewing some resource people related to the study. The highest implementation index was 88% and the lowest one was sebesar 52%. It is classified into 6 categories namely 1) Excellent ranging from 85%-91% consisting of 3 SKPD; 2) Very good ranging from 78%-84% consisting of 2 SKPD; 3) Good ranging from 71%-77% consisting of 11 SKPD; 4) Fair ranging from 64%-70% consisting of 13 SKPD; 5) Poor ranging from 57%-63% consisting of 3 SKPD dan 6) Very poor ranging from 50%-56% consisting of 3 SKPD. Those belong to fair classification are the biggest consisting of 13 SKPD. The obstacles faced in making LAKIP SKPD are the inadequate monitoring function by the Inspectorate in the regency, the inadequate fund to make performance report, the inadequate commitment in implementing SAKIP, the inadequate coordination among SKPD.

Kata Kunci : evaluasi, implementasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah