Laporkan Masalah

Akuntabilitas pelaksanaan e-Procurement Kabupaten Dharmasraya :: Studi kasus pada BP2TPBJ Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

BADARUDIN, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini membahas akuntabilitas dalam pelaksanaan e-procurement diKabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat. Penelitian tentang akuntabilitas e-procurement dianggap menarik dan penting karena selama ini pola pikir masyarakat dan wacana-wacana yang ada menunjukkan bahwa implementasi eprocurement selalu meningkatkan transparansi dan kuntabilitas. Sementara pada beberapa daerah ditemui bahwa sistem e-procurement masih belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas serta adanya indikasi pembentukan KKN gaya baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa sejauh mana prinsip akuntabilitas terwujud dalam pelaksanaan e-Procurement berdasarkan prinsip-prinsip dasar e-procurement di Kabupaten Dharmasraya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data kemudian di analisis melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Dharmasraya belum akuntabel karena prinsip-prinsip dasar eprocurement belum sepenuhnya terwujud. Efisiensi dalam proses e-procurement belum optimal dimana pada beberapa tahapannya masih menggunakan cara konvensional. Dan waktu pelaksanaan e-procurement juga belum efisien. Pemberian informasi telah dibuka seluas-luasnya serta tidak adanya hambatan bagi calon peserta namun dalam praktek evaluasi penawaran masih ditemui adanya indikasi pengaturan seperti halnya dalam lelang manual serta masih ditemuinya conflict of interset pada pengelola pengadaan.Transparansi, menunjukkan hasil yang cukup bagus, yang ditandai dengan pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta. Pemberian informasi dilakukan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut proses pengadaan barang/jasa. Disamping itu, setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon terhadap pengumuman tersebut. Pengumuman harus mencakup informasi tentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada semua calon peserta yang berminat dan masyarakat, tanpa boleh ada diskriminasi dan pemihakan kepada sebagian atau segolongan peserta. Namun Namun payung hukum yang melandasi e-procurement baru sebatas SK Bupati saja, jangankan aturan berupa Perda, berupa peraturan Bupati pun belum ada. Pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Dharmasraya telah terbuka namun tidak bersaing, dimana untuk paket pekerjaan yang relatif mudah, pemenang adalah pengusaha lokal sementara untuk paket pekerjaan yang relatif sulit pemenang berasal dari luar dan peserta e-procurement yang menawar hanya itu-itu saja. Dan dalam prinsip akuntabel, pada setiap tahapannya telah dilakukan arsip dan dokumentasi, IKP digunakan untuk pengamanan penawaran dan syarat mengikuti e-procurement, telah dibentuk Tim pengelola Pengaduan (TPP), SMS Pengaduan dan pengaduan on line .

This research discusses the accountability of e-procurement implementation in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province. The research of e-procurement accountability is interesting and important because recently, the society’s thought and discourses show that e-procurement implementation always increases transparency and accountability. While others any regions show that e-procurement still cannot perform the transparency and accountability yet and there is an indication of new style KKN formulation. This research intends to describes and analyze how far the accountability principal embodied in e-procurement implementation based on the e-procurement basis principal in Dharmasraya Regency. The approach used in this research is descriptive with qualitative analysis, the technique of data collection is observation, in depth interview, and documentation. Then data can be analyzed wit four steps that are data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The research result shows that e-procurement implementation in Dharmasraya Regency is not accountable yet because the basis principals of eprocurement are not embodied yet. The efficiency principal, though HPS made by the committe is still proper but the packages worked by e-procurement are not trough needs valuation process, exixting of a few new resource availability but not optimal yet, the principal of value for money not implemented yet because to determine the winner still depends on the lower cost than the best one, and efficiency in time and process e-procurement are not optimal yet. The effectiveness principal has been good enough which the quality and quantity of goods/services have been fulfilled well and the acceptance of work is on time. The fair/indiscriminative principal, though the information ditribution has been given much and no barrier to participants candidate but the bargaining evaluation is still found the management indication such manual auction and conflict of interest in creation manager. The transparency principal shows sufficiently good result marked by giving information completely to all participants, has been given more time to prepare the respond of announcement, but the law shade to base of new e-procurement is just limit for Regent SK. eprocurement implementation in Dharmasraya Regency has been opened but not to compete, which relatively easy to the work packages, the winner is temporary local businessman, and relatively difficult of work packages is from outside and eprocurement participant bargaining are only the same. Accountability principal, every phase has been of files and documentations, IKP used for bargaining safety and requirement to follow the e-procurement, and has been formed complaint manager team (TPP), compalint SMS and complaint online.

Kata Kunci : Accountability,Transparency,e,Procurement,Implementation,Akuntabilitas,Transparasi


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.