Akuntabilitas pelayanan kartu tanda penduduk dan akta tanah di kantor Kecamtan Wirobrajan Kota Yogyakarta

SIMMALAYVONG, Viengkham, Dr. Samodra Wibawa, M.Sc

2010 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Untuk mewujudkan pemberian pelayanan publik yang semakin baik maka kemudian pemerintah memberlakukan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undangundang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang lebih menitikberatkan otonomi pada daerah Kabupaten/Kota, oleh karena pada kenyataannya daerah kabupaten/kotalah yang dalam pelaksanaan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah kabupaten/kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung masukan-masukan berupa keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran dari masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan di kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dan beberapa faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini hanya difokuskan pada kasus penyediaan jasa administrasi untuk KTP dan akta tanah. Akuntabilitas pelayanan publik menunjukkan sejauh mana penerapan layanan disesuaikan berdasarkan nilai-nilai pengukuran atau eksternal antara norma-norma masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan analisis dan hasil interpretasi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan di Kecamatan Wirobrajan dianggap baik. Akuntabilitas yang baik dalam penyediaan pelayanan di kantor Kecamatan Wirobrajan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: budaya paternalisme yang tidak kuat dari para pegawai, etika pelayanan yang baik yang dimiliki pegawai dan kontrol publik yang efektif pada manajemen pelayanan publik. Untuk meningkatkan akuntabilitas di masa depan, disarankan bagi pemerintah daerah untuk 1) Peninjauan ulang prosedur akta tanah agar lebih mudah dan efisien dalam dalam bentuk biaya yang murah dalam proses peralihan hak (jual-beli, hibah dan waris) serta waktu penyelesaian yang cepat, 2)Peningkatan sosialisasi tentang prosedur pelayanan publik khususnya akta tanah, 3) Harus ada kepastian tentang penyelesaian pelayanan publik khususnya dalam pelayanan Sertifikat Tanah., 4) Perlu adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan advokasi kebijakan pelayanan akta tanah.

It is expected that the enactment of the 1999 Acts number 22 and 25, that later revised to be the 2004 Acts number 32 and 33 that more emphasis on district regional autonomy, by the fact that the district or city was related directly to the public, and it is directly or indirectly has a better understanding and can accommodate inputs in the form of complaints, criticism or conceptual contribution from the public. Based on the facts, the present research was aimed to identify how was the accountability of public services provided at sub-district Wirobrajan, Yogyakarta district and some influencing factors. The present research just focused on the cases of administrative service provision for KTP (Residence Identification Card) and land certificate (akta tanah) applications. The accountability of public services turned out to be standard indicating the extent of adjusted service implementation based on measurement values or external among society norms. This was a descriptive research using qualitative methods. Data were collected through interviews, documents and observations. Based on analysis and interpretation results, it was concluded that the accountability of public services provided at sub-district Wirobrajan was regarded as good. The good accountability of service provision at sub-district Wirobrajan office was due to some following points, namely, not strong paternalism that personnel (apparati) held, good ethics of service provision that the personnel possess, effective public control on public service management. To improve accountability in the future, it is recommended for local government to 1) review of land certification procedures in order to more easily and efficiently in terms of low cost in transition of rights (sale, grant, inheritance) and fast in time service, 2) Increase the socialization of public service procedures, especially the service of Land Certificates, 3) There must be certainty about the completion of public services especially in the service of Land Certificates, 4) It needs a non-governmental organizations to advocate the policy of land certificate services.

Kata Kunci : Akuntabilitas,Pelayanan publik,Budaya paternalisme,Etika pelayanan,Kontrol publik, accountability, public service, paternalism, good ethics of service provision, public control