Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Provinsi Banten

ERNAWATI, Lely, Prof. Dr. Muhadjir Darwin

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Latar Belakang Masalah: Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten dilaksanakan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses, kontrol, strategi dan sistematik untuk mencapai kesetaraan dan keadilan memperoleh kesempatan dan manfaat pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000. Perbedaan persentase angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten pada penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki masih menunjukkan adanya indikasi bias gender. Pada tahun 2004 persentase penduduk perempuan usia 7 – 12 tahun yang bersekolah sekitar 86,6 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang mencapai ekitar 94,2 persen pada tahun yang sama. Walaupun, pada tahun 2004, partisipasi sekolah penduduk wanita usia 7 -12 tahun mengalami sedikit kenaikan menjadi 87,7 persen, namun tetap saja lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang mencapai sekitar 97,0 persen. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Provinsi Banten dan mengidentifikasikan hambatan-hambatannya. Informan atau keyperson dalam penelitian ini adalah Kepala Bapeda, Kepala Biro Kesra, Staf pegawai Biro Kesra, Kepala Biro Keuangan, BPM, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian dan Warga penduduk Propinsi Banten. Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan secara umum Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan Provinsi Banten belum berjalan dengan baik sehingga tingkat keberhasilannya belum maksimal. Kurang optimalnya Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan Provinsi Banten dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat, yakni kurangnya komitmen dari stakeholder maupun pelaksana kebijakan, pelembagaan pengaurusutamaan gender yang masih hanya sekedar formalitas belaka, ketidakjelasan pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender dan rendahnya akuntabilitas program.

Backgrounds: The policy of Pengarusutamaan Gender at Banten Province had been implemented for exacting if woman and man has accessed, control, strategy and systematic for reaching a same right and justice to get a chance and useful of development based on President Decree, Number 9 of 2000 year. The different of value precentage in the school participation at Banten Province for woman and man has still indicated a gender bias. In the year of 2004, the womans age old in 7 to 12 years old whose studied at about 86.6%, there is a lower than man whose studied at about 94.2% at the same year. Although, at 2004, school participation of woman has increased become to 87,7%, but there is lower than man whose reached about 97.0% Research Method : The research used a qualitative method that mean to know the implementation of Pengarusutamaan Gender Policy in education at Banten Province and to identify its barriers. Keyperson in the research are the head of Local Plan Institution, head of Organization Bureau, staff of Human Resources Bureau, head of Welfare Bureau, head of Financial Bureau and people of Banten University. Research Result : Based on the research had concluded, at generally the Pengarusutamaan Gender Policy wasn’t implemented well so its succesfull had been not maximaly. Lack of optimally at Pengarusutamaan Gender Policy in education at Banten Province was caused the existed of some barrier factors. There are no a commitment of stakeholder or policy actor, the institutional og Pengarusutamaan Gender that has still formaly, unclearly in implementing of Pengarusutamaan Gender Strategy and its low of program accountability. The low of stakeholder commitment was caused of socialitation that didn’t a comprehensive to grassroot so understanding about Pengarusutamaan Gender had revealed the different of stakeholders at uplevel with low level. The accoutability of Pengarusutamaan Gender program at Banten Province has still a low quality but some efforts of data collecting was executed, although it is a late and it has beenn’t based on policy decision for Pengarusutamaan Gender.

Kata Kunci : Implememntasi,Kebijakan pengarusutamaan gender,Komitmen stakeholder,Akuntabilitas program