Tinjauan kritis pengaturan penerimaan negara bukan pajak pasca perubahan UUD 1945 dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

PARLUHUTAN, Freddy Vicky, Dahliana Hasan. SH., M.of.Tax

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) secara teoretis pasca perubahan UUD 1945, berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dijadikan dasar perumusan pokok-pokok pikiran bagi pembaruan UU PNBP dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis substansi hukum yang terdapat pada UU PNBP. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa UU PNBP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pengaturan PNBP serta literatur-literatur pendukung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UU PNBP belum sepenuhnya memenuhi keberlakuan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, UU PNBP pada dasarnya sudah berlandaskan Pancasila, namun hanya tersirat bukan tersurat. Secara yuridis, belum sepenuhnya memenuhi keberlakuan yuridis karena pada konsideran UU PNBP tidak terdapat adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bentuk atribusi kewenangan dari UUD 1945 pasca perubahan dan adanya ketentuan pendelegasian kewenangan untuk menetapkan jenis-jenis umum PNBP kepada peraturan di bawah undang-undang yang dinilai tidak tepat. Secara sosiologis, UU PNBP tidak memiliki landasan sosiologis yaitu adanya tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, UU PNBP seharusnya diperbarui dengan memperhatikan: (1) uraian secara gamblang nilai Sila Keempat Pancasila; (2) adanya pertimbangan DPD; (3) tidak mendelegasikan kewenangan penetapan jenis-jenis umum PNBP di luar Undang-Undang; (4) adanya kesadaran hukum masyarakat berupa tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara; serta (5) peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut. Selain itu, UU PNBP harus dirumuskan untuk mencegah terjadinya pemungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang tidak mengacu pada UU PNBP.

This research aims to analyze the validity of the State Non-Tax Revenue Regulation of Indonesia (Constitution Number 22 of 1997) after the amendment of 1945 Constitution of Indonesia, theoritically, based on the philosophical, juridical, and sociological basis. Thus, the result of the analysis uses to construct the basic idea to reform the regulation on the framework on performing the transparency and accountability of the state financial management. This research uses normative juridical study which approach to legal content analyses of the State Non-Tax Revenue Regulation. The data based on secondary level source, containing the Indonesian regulations that related to the Non-Tax Revenue regulation and the supporting literatures. The result of this research shows, that the State Non-Tax Revenue Regulation is not valid at all, based on the philosophical, juridical, and sociological basis. Philosopichally, the regulation have placed a nationalist state ideology, the Pancasila, on its consideration implicitly not explicitly. Juridically, the regulation were not comply with the juridical validation, because the regulation were not placed the consideration of the Representative District Council of the Republic of Indonesia as the atribution competency and delegates other regulation form to stipulate the general type of the Non-Tax Revenue. Sociologically, the regulation were not based on the legal consciousness of Indonesian people that is the assertion on performing the transparency and accountability of the state financial management. Therefore, the regulation must be reformed by the concern with: (1) the fourth value of Pancasila, that should state explicitly on its consideration; (2) the consideration of the Representative District Council of the Republic of Indonesia; (3) not delegate any regulation form to stipulate the general type of the Non-Tax Revenue; (4) the legal consciousness of Indonesian people that is the assertion on performing the transparency and accountability of the state financial management; and (5) the participation of the Audit Board of the Republic Indonesia on performing the transparency and accountability of the state financial management. Furthermore, it is important to design the regulation which restrain the collection of money by government agency that isn’t based on the State Non-Tax Revenue Regulation.

Kata Kunci : PNBP,Keberlakuan hukum,Transparansi,Akuntabilitas,State Non-Tax Revenue Regulation, Legal Validity, Transparency, and Accountability