Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kapuas

PERWITAJATI, Arnes Satyari, Prof. Dr.Muchsan, S.H

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta menggambarkan proses pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kapuas pada tahun anggaran 2004-2009; untuk menganalisa hal-hal apa saja yang dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan APBD di kabupaten Kapuas belum sesuai dengan saran dan masukan dari hasil pengawasan DPRD kabupaten Kapuas;dan untuk memberi masukan kepada DPRD Kabupaten Kapuas tentang tindakan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD agar saran dan masukan dari hasil pengawasan dapat digunakan dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Kapuas. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif empiris yaitu masing-masing tipe penelitian itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Tipe penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang telah terkumpul. Sedangkan tipe penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara secara mendalam (Deep Interview) dengan para nara sumber yang berkompeten dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini adalah: (1)Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kapuas telah dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan pasal Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan mekanismenya didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas; (2) Hal-hal yang menunjukkan bahwa saran dan masukan dari DPRD belum dapat dipergunakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan APBD yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas tetap mengajukan target PAD yang tinggi meski sudah mendapat saran dan masukan dari DPRD bahwa Kabupaten Kapuas pada tahun 2004 akibat pemekaran maka PADnya harus dibagi 3 (tiga) kabupaten baru, sehingga realisasinya jauh berada dibawah target, selain itu pada penyusunan Perda APBD tahun 2007 DPRD mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menurunkan target PAD dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya beberapa Perda tentang pajak dan retribusi yang direkomendasikan batal atau direvisi, namun saran tersebut tidak digunakan sehingga perolehan PAD tersebut sebagiannya adalah hasil dari keempat Perda tersebut;(3) Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD agar saran dan masukannya dapat digunakan dalam pelaksanaan APBD di kabupaten Kapuas adalah DPRD Kabupaten Kapuas dalam melakukan fungsinya harus lebih kontinyu dan berkelanjutan,selain itu agar fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kapuas lebih maksimal dan efektif, hendaknya diusulkan perubahan Tatib khususnya yang berkaitan dengan pengawasan DPRD agar lebih mendetail dan terperinci.

The aim of the research are to describe and explaining the implementation of monitoring function of the Local House of Representatives (DPRD) toward the implementation Region’s Budget of Income and Expenditures (APBD) in Kapuas regency in 2004-2009; for analized point of issue which can show if the local government for implemented the APBD not yet fix with the suggestion from output of monitoring function of DPRD; for giving suggestion to DPRD what action in order that the suggestion from output of monitoring function can be implementated for implementating APDB in Kapuas Regency. The arrangement of the thesis itself uses normative empiris research, that is each research type using to fit with the requirement. Research law type normative be doned by using analize various law ingredient which united. Even though empiris research law type be doned by using deep interview with all sources which interlaced with the researched problem for find primary data. The result of the research are: (1) The implementation of monitoring function of Local House of Representatives have been performed well which based on section 42, subsection (1) letter c act number 32 year 2004 and the mechanism is based on the Regulation of Order The Local House of Representatives of Kapuas Regency;(2)Point of issue which can show if the suggestion from DPRD not yet implemented local government to implementating APBD is Local Government still propose high target of PAD even Local Goverment already acquired suggestion from DPRD if Kapuas Regenvy in 2004 consequently from assignment to be 3 regency, so that realization to be well of far from target;(3)The action in order that implementated DPRD for implementating the function must be more continue, beside that in order to controlling function of DPRD can be maximal and effective its to be hopped propose to changing or revision

Kata Kunci : Pengawasan DPRD,APBD,Monitoring of The Local House of representatives (DPRD), Region’s Budget of Income and Expenditure(APBD), and Region’s Geuine Income