Laporkan Masalah

Transparansi dan akuntabilitas program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya

ABDULHADI, Dadih, Dr. Partini, S.U

2009 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. PPK mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang dimaknai bahwa masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan Program dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif sehingga dapat mencegah korupsi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi kasus-kasus korupsi seperti di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Banyak faktor penyebab terjadinya Korupsi. Ketidakhadiran transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PPK dapat menyebabkan timbulnya korupsi. Untuk membuktikannya, perlu diteliti lebih lanjut bagaimanakah pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas PPK di Kecamatan Salawu? Bagaimanakah mekanismenya? Apakah konsisten dilakukan? Mengapa terjadi korupsi dana PPK di Kecamatan Salawu? Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Dengan maksud menggambarkan keadaan sesungguhnya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas PPK. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 30 orang informan yang terdiri dari pelaku-pelaku utama PPK; yakni 2 orang di tingkat kabupaten, 9 orang di tingkat kecamatan dan 19 orang di tingkat desa. Disertai pula dengan pengamatan lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat temuan yang berbeda/variatif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan kegiatan prasarana dan sarana sudah transparan dan akuntabel dan berdampak terhadap tidak terjadinya korupsi. Sedangkan pengelolaan dana dana bergulir kurang transparan dan akuntabel dan berdampak pada terjadinya korupsi dana simpan pinjam di Desa Sundawenang. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi PPK dari aspek individu pelaku: moral yang kurang kuat; penghasilan yang kurang mencukupi; kebutuhan hidup yang mendesak; gaya hidup yang konsumtif; ajaran agama yang kurang diterapkan. Dari aspek organisasi: kurang adanya sikap keteladanan pimpinan; tidak adanya kultur organisasi yang benar; sistim akuntabilitas yang kurang memadai; kelemahan sistim pengendalian manajemen; manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Dari aspek masyarakat: nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi; masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi; masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi; masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif; aspek peraturan perundang-undangan. Perlu pelembagaan transparansi dan akuntabilitas, selain konsistensi pelaksanaan dan ikhtiar-ikhtiar lain dengan cara mempraktikkannya dalam pengelolaan program lainnya, di instansi lain. Yang terdekat adalah pemerintahan desa atau kecamatan, sesuai dengan tujuan PPK. Segera bentuk: tim pemelihara prasarana dan sarana; Badan Pengawas UPK; Perketat pengawasan tahapan kegiatan PPK yang memiliki peluang korupsi tinggi dan dibuatkan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah korupsi; Dibuatkan kartu kendali sebagai instrumen kontrol pengelolaan dana simpan pinjam.

Kecamatan Development Programe (KDP) is one form of government effort to improve rural population welfare, to enhance the rooted community institutions capacity, representative and accountable. The program promote transparency and accountability. It means, people should have adequte access to get information and decision making process. It leads management activities can be carried out avowedly and accountable, legally, administrative, technically and morally. Therefore, corruption can be prevented. But in fact, there are still occurs corruption cases, for example corruption case in Salawu District. Corruption is caused by many factors, such as lack of transparency and accountability in implementation of KDP. It needs to be further investigated how the implementation of transparency and accountability of KDP implementaion in Salawu District. How does the implementation mechanism of KDP? Does it consistently performed? Why did corruption occur in implementation of KDP in Salawu District? It is a qualitative descriptive study. It purposes to describe the actual state of implementation of the principles of transparency and accountability in KDP practise. Data collection is carried out through in-depth interviews of some informants, they are 2 district level officers, 9 subdistrict level officers, and 2 vllage level officers. Additionally, researcher do field observations and study of literature. According to the result study, there are many various style in implementation of transparency and accountability principles. Activities and budget managements have been implemented transparency and accountability principles. Therefore, there aren’t corruption case occur on this section. But there any lack of transparency principle in savings and loan management revolving fund. It causes saving and loan fund corruption in Sundawenang Village. Factors that cause corruption in KDP implementation come from individu, organization and popuplation. Individual reason are less powerful moral, insufficient income, the urgent needs, consumptive lifestyles and less applicable religious teaching. Organizational reasons are lack of exemplary leadership attitude, absence of the right organizational culture, unadequate accountability system, weak management control system, management officers tend to cover up corruption in the organization. Exceptly consistency perfomed, transparency and accountability have to institutionalized.

Kata Kunci : Transparansi,Akuntabilitas,Korupsi, Transparency, Accountability, Corruption


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.