Laporkan Masalah

Faktor-faktor yang mempengaruhui kualitas APBS SMA Negeri di Yogyakarta

KINDARSIH, Lucia Wirastuti, Dr. Indra Bastian, MBA

2008 | Tesis | S2 Magister Akuntansi

Undang-Undang No. 22/1999, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 32/2004, merupakan suatu perubahan besar struktur pemerintah dari sistem pusat ke sistem desentralisasi dengan memberikan otonomi yang lebih ekstensif kepada daerah. Pendidikan, yang sebelumnya berada di tangan pusat, kini menjadi kewenangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), studi kasus pada SMA Negeri di Yogyakarta. Penelitian ini terdorong adanya bukti bahwa APBS di banyak sekolah belum menerapkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan anggaran berbasis sekolah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi publik, dan anggaran berbasisi sekolah sedangkan kualitas APBS menjadi variabel dependen. Data diperoleh dari 83 responden yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah di 11 SMA Negeri Yogyakarta dan pejabat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hasil statistik mengindikasikan bahwa akuntabilitas publik, transparansi publik, dan anggaran berbasis sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBS, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBS.

The act No. 22/1999, later refined to be the Act No. 32/2004 on local government, has witnessed the radical shifting of government structure from centralized to decentralized system with more extensive autonomy provided for locals. Education previously in the hand of central, then, is shifted into local authorities. The purpose of this research is to investigate the factors influencing the quality of earning and expenditure school budget, a case study of public high schools in Yogyakarta. This current research is driven by the evidence that earning and expenditure budget settlement in many local schools have not yet implemented public accountability, society participation, public transparency, and school based budget. Public accountability, society participation, public transparency, and school based budgeting are independent variables and quality of earning and expenditure school budget as dependent variable. Data are collected from 83 respondents mostly headmasters, treasures, vice principals, and school committee in each school (11 Public High Schools) and officials in Local Department of Education in Yogyakarta. Statistical results indicate that public accountability, public transparancy, and school based budgeting influence significantly on APBS. Meanwhile society participation does not influence significantly on APBS.

Kata Kunci : Akuntabilitas Publik,Partisipasi Masyarakat,Transparansi Publik,Anggaran berbasis sekolah,anggaran pendapatan dan belanja sekolah,Public accountability,Society Participation,Public Transparency,School Based Budget,Earning and Expenditure School Budget (AP


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.