Fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dalam pengelolaan kawasan taman nasional

MARJOKO, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini, adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan, hambatanhambatan yuridis dalam pelaksanaannya dan selanjutnya merumuskan langkahlangkah yang harus dilakukan agar Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan sebagai lembaga pengawasan internal mampu melaksanakan fungsinya dalam rangka mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan Taman Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, meliputi peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang diperoleh melalui penelitian studi pustaka, namun untuk melengkapi data skunder dipergunakan juga data primer yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1. Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan sebagai lembaga pengawasan internal belum mampu melaksanakan fungsinya secara optimal, sehingga pemantapan pengelolaan kawasan Taman Nasional belum dapat terwujud. 2. Faktor-faktor yuridis yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dalam rangka mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan Taman Nasional adalah : pertama hambatan sistem hukum, karena peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengawasan kehutanan belum lengkap. kedua hambatan asas hukum berupa asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti. ketiga hambatan pelaksana yaitu terbatasanya kewenangan Inspektorat Jenderal dan jumlah Auditor yang tidak sebanding dengan jumlah unit kerja yang harus diawasi. 3. Langkah-langkah yang harus dilakukan agar Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dalam mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan taman nasional adalah pertama menerbitkan perundang-undangan tentang pengawasan kehutanan kedua merevisi peraturan yang terkait dengan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal ketiga penambahan personil auditor sesuai dengan kebutuhan.

The research aims at gaining information on the monitoring function of Inspectorate General of Forestry Department, the jurisdiction constraints and the follow up activities needed in order that Inspectorate General as an internal auditor conducts its roles to manage national parks. The research focuses on normative laws which include regulations as the basis for the implementation of the function of the Inspectorate General. The data comprise secondary data collected through references as well as primary data collected through interviews. The research reveals that : 1. The Inspectorate General has not performed at a maximum rate; thus the national park management is not carried out yet. 2. The jurisdiction constraints include : first, system of law; the regulation is not complete. second, the fundamental of law; the clarity of formulation is ignored. third, the executors; the jurisdiction; the jurisdiction of the Inspectorate General is limited and the number of auditors is not adequate considering the number of work units to be supervised. 3. The actions to be taken include : first, enacting regulations on forest supervision. second, revising regulations relative to the monitoring function of the Inspectorate General. third, employing more auditors.

Kata Kunci : Pengawasan Inspektorat Jenderal,Pemantapan Taman Nasional, Inspectorate General Monitoring – Enhancing the Management of the National Park