Review kebijakan pengukuhan dan pengelolaan Taman Nasional Kerinci-Seblat :: Studi di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

NASUHAIDI, Drs. Haryanto, MA

2006 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Reformasi yang digulirkan pada 1998 berimplikasi terhadap semua aspek kehidupan termasuk diantaranya perubahan poros pembangunan dan sistem pemerintahan, terutama sejak keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut, memberikan ruang kepada daerah untuk mengurus daerah masing-masing guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Desentralisasi yang dijalankan ternyata memunculkan persoalan baru dalam hal implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Salah satu diantaranya adalah kebijakan kehutanan tentang penetapan TN Kerinci-Seblat melalui SK Menhutbun No. 109/Kpts- II/1999 yang memunculkan konflik dalam implementasinya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui isi (substansi), konteks dan proses kebijakan penetapan dan pengelolaan TN Kerinci Seblat (TNKS) yang menimbulkan konflik; (2) untuk mengetahui isu-isu dan para pihak yang berkonflik dalam pengelolaan kawasan konservasi TN Kerinci-Seblat; dan (3) untuk mengetahui pola penyelesaian atau penanganan konflik atas kebijakan TNKS tersebut yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak terkait agar hutan dan satwa dapat dilestarikan dan masyarakat juga lebih sejahtera. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, interview dan sudi dokumentasi. Sementara data dianalisis dengan langkah-langkah yakni dengan reduksi data, dan display data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa: (1) proses kebijakan TN Kerinci-Seblat tidak partisipatif, substansinya lebih pada ekologi bukan ekonomi, sosial, buaya danlebih focus pada konteks konservasi ketimbang kesejahteraan masyarakat lokal; (2) Kebijakan yang tidak demokratis tersebut telah memunculkan konflik antara stakeholders menyangkut pemanfaatan sumber daya, kewenangan dan kepemilikan lahan; (3) Konflik tersebut bisa ditangani dengan transformasi konflik, resolusi konflik dan pengelolaan konflik dengan menggunakan metode rekonsiliasi, konsultasi konflik dan lain-lain. Untuk itu, Pemerintah perlu me-review kebijakan tentang Penetapan TN Kerinci-Seblat beserta peraturan-perundangan lain yang berkaitan langsung dengan konservasi. Sebaliknya, Pemerintah Daerah juga perlu menyesuaikan kebijakan dengan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga muncul keadilan bagi para pihak. Ujungnya adalah konservasi berjalan sedangkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat mengakses sumber daya dengan batas koridor yang disepakati bersama.

Reformation rolled in 1998 has impacted to all life aspect of nation, including the basis of development dan government system, especially since UU No. 22/1999 legalized formally and now modified by UU No. 32/2004 on Regional Government. The regulation gives space to regional governments in managing their potency in order to obtain prosperity life of the society. Decentralization carried out, in fact, turn new problems up in implementing the policies made by central government in the spirit of centralization. One of those is the Forestry Minister Decree of No. 109/Kpts-II/1999 on Kerinci-Seblat National Park that bear conflict in the implementation. That is why, writer would like to do a research with the topic: “Policy Review of Inauguration and Management of Kerinci-Seblat National Park”, conducted in Kerinci Regency, Jambi Province. The aims of this research are (1) to find out the substance, context and process of Inauguration and Management of Kerinci-Seblat National Park that bear conflict; (2) to find out stakeholders and issues conflicting; (3) to find out method of conflict management and to offer the model of resources management which accommodate stakeholders interests. The descriptive method with qualitative approach is applied in this research. Data are collected by using doing observation, interview and documentation study. While data are analyzed by conducting steps: data reduction, data display, and taking conclusion. Based on the research, it’s revealed that (1) the policy process of Kerinci- Seblat National Park is not participated, its substance tends to ecology than focuses on economics, social and culture aspects, and its is heavy conservation instead of community prosperity; (2) The undemocratic policy causes conflict among stakeholders, relating to resource utilization, authority and the land ownership; (3) the conflict can be arranged by applying transformation, resolution and management of conflict method with making reconciliation, and public consultation etc. resource of Kerinci-Seblat National Park should be managed by doing collaboration, making a flexible zones, conservation regency, and society empowerment. For those, central government should review the policy on Kerinci-Seblat National Park and some regulations related as well. Mean while, regional government (regency and province) should also fix local regulations with the above review. The ending is conservation run well and local government and community can access to Kerinci-Seblat National Park resources with corridor agreement reached.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Kehutanan,Konflik Sumberdaya Hutan, Policy, Conflict, National Park