Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural di Kabupaten Timor Tengah Selatan

MESSAKH, Rachel E, Dr. Yeremias T. Keban

2005 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi peluang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri antara lain dalam penempatan pegawai pada jabatan struktural, sehingga memperoleh pegawai yang tepat pada tempat yang tepat, dengan kemampuan dan profesional yang dimiliki sesuai dengan jabatan yang diemban, dan dilaksanakan berdasarkan peraturan persyaratan penempatan yang ada. Tapi kenyataan pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan peraturan persyaratan, nampak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan yang diemban, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu yang menjadi permasalahan didalam penempatan pegawai negeri sipil pada jabatan struktural di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu mengapa terjadi perbedaan antara peraturan persyaratan penempatan pegawai negeri sipil pada jabatan struktural dan kenyataan pelaksanaan di lapangan. Dalam penempatan ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi yaitu Analisis Jabatan, Kewenangan, dan Budaya. Variabel penempatan dioperasionalkan melalui indikator tingkat penyimpangan disengaja dan tidak disengaja, serta dampak dari penyimpangan. Variabel Analisis Jabatan dioperasionalkan melalui indikator persyaratan jabatan dan kewajiban. Variabel Kewenangan dioperasionalkan melalui indikator Tindakan untuk mengatur dan pendelegasian. Variabel Budaya dioperasionalkan melalui indikator praktek patronage dan partisipasi organisasi. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan cara menggunakan data sekunder yang tersedia di kantor Badan Kepegawaian Daerah, Badan Diklat, dan Bagian Kepegawaian. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap beberapa nara sumber yang dianggap memiliki pengetahuan tentang data yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, penempatan pegawai negeri sipil pada jabatan struktural di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak sesuai dengan peraturan persyaratan, karena berbagai kepentingan yang lebih didahulukan atau diprioritaskan untuk keuntungan pribadi atau poltik pejabat tertentu. Dengan demikian, maka untuk memperoleh pegawai yang tepat pada tempat yang tepat, peraturan persyaratan harus benar-benar dipakai terutama standar kompetensi harus dimiliki oleh pegawai yang akan ditempatkan, dan perlu adanya persiapan kader-kader yang akan menduduki jabatan dengan cara memberi pendidikan, pelatihan, dan didukung dengan peraturan persyatan yang diperlukan dalam jabatan tersebut.

In Law Number 32/2004, region is clearly given opportunities to manage and administer their own household including the placement of officials on structural positions to obtain appropriate officials on precious places whose capabilities and professionalism are precisely compatible with borne position. The placement can be performed based on the requirements regulation of existing placement. However, in practice, the officials are positioned in appropriately with the regulation of requirements. It can be seen from the fact that the performing of main duties and function on the borne position is not appropriate with the expectation. Therefore, one of the problems in the placements of civil officials on structural positions in South Central Timor Regency is why there are disparities between the regulation of official placement requirements on the structural positions and the reality of its field implementations. In the placement, there are three influencing factors, i.e. Job Analysis, Authority, and Culture. The placement variable are operationalized by indicator of intentional and unintentional deviations level and the impact of deviations; the variable of Job Analysis is by indicator of position and duty requirements; the variable of Authority is by indicator of actions in managing and delegating; and the variable of Culture is by indicator pf patronage practices and organizational participations. The research is conducted by a descriptive-qualitative method and uses secondary data available in office of Regional Employee Affairs Committee, Training and Education Board and Employee Affairs Committee. Finaly, the data are obtained from interviews to some source persons considered as having enough knowledge associated with the strudied data. Based on the results, it can be concluded that the placements of civil employees on the structural positions in South Central Timor Regency are not appropriate with the regulation of requirements, because the vested interests are prioritized for personal advantages or for supporting the politic of certain officials. Therefore, to obtain appropriate officials on precious positions, the regulation of requirements must be implemented, that is, the standard competencies must be especially hold by officials that will be assigned, and cadres that will occupy any positions must be prepared by giving them education and training, and supported by the regulation of requirements that is very necessary in the positions.

Kata Kunci : Jabatan Struktural,Penempatan PNS, Placement, Structural Position