Ketepatan penempatan jabatan struktural di Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

RAWIYANI, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang masalah: Pengisian jabatan struktural eselon III dan IV di Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih belum sesuai dengan persyaratan kepangkatan dan latar belakang pendidikan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang telah dirubah dengan PP. 13 Tahun 2002, serta Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyimpanganpenyimpangan penempatan dan pengisian jabatan struktural terhadap kriteria aturan penempatan pegawai yang telah ditentukan di Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Metode penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan subyek penelitian 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha, 9 orang Kepala Subdinas, 4 orang Kepala Sub Bagian dan 36 orang Kepala Seksi. Hasil penelitian: Proses pengisian jabatan strutural di Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Baperjakat dan pelantikannya oleh Gubernur. Proses rekrutmen pengisian jabatan struktural tidak pernah menggunakan analisa jabatan sebagai alat untuk mengetahui persyaratan yang dibutuhkan dalam suatu lowongan jabatan. Ketidaktepatan penempatan jabatan struktural pada eselon III a di Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam terjadi pada jabatan Kepala Bagian Tata Usaha yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Kedokteran. Ketidaktepatan penempatan jabatan struktural pada eselon IV di Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam terjadi pada banyak kepala seksi maupun Kepala Sub Bagian. Kesimpulan: Perlu adanya pendelegasian wewenang dalam rekrutmen pejabat struktural minimal pendelegasian wewenang diberikan sampai kepada jabatan eselon III. Hal ini dimaksudkan agar efektivitas kerja organisasi bisa terjaga seoptimal mungkin bila melalui penempatan orang-orang yang tepat dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun juga, Kepala Dinas Kesehatan adalah orang yang paling tahu tentang kualitas aparatur yang ada dilingkungan unit kerjanya.

Background: The III and IV echelon structural post at Health Service, Province of Nanggroe Aceh Darussalam has still appropriated with an eligible of stratification and education background that was decided by Government Decision Num. 100 Year of 2000 about Civil Public Servant Appointment at Structural Duty that was changed by Government Decision Num. 13 Year of 2002 and BKN Head Decision Num 13 Year of 2002 about Civil Public Servant Appointment at Structural Duty. The research objectives was to know a biases of replacement and recruitment in stuctural occupation towards rule criteria of public servant replacemant that had been decided by a Health Service, Province of Nanggroe Aceh Darussalam Method: Method used at the research was a qualitative with research subjects, namely; one Administration Department Head, nine Sub-Service heads, four Sub-Department Heads and thirty nine Section Heads. Result: The Process of structural duty at Health Service, Province of Nanggroe Aceh Darussalam was implemented by Baperjakat and inaugurated by Governor. Recruitment process for fulfilling a structural duty had never used Job Analysis as for knowing a requirement that needed in the job occupation. Unprecised of structural duty replacement at III-a echelon at Health Service, Province of Nanggroe Aceh Darussalam was in Administration Departmen Head that has an education background of Medicine Graduated. Unprecised of structural duty replacement at IV echelon at Health Service, Province of Nanggroe Aceh Darussalam has happened in some Section heads and Sub-Department heads. Conclusion: There was need a delegation of authority in recruiting a structural leader, minimally, the delegation of authority had been given to the III- echelon. It was mean that effectiveness of organisational work could be protected optimally if it transferered a right employee replacement in doing a task. However, Public Service Head was someone who know about public servant quality whose work in

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Penempatan Jabatan,Dinas Kesehatan, Precised Duty Replacement, echelon and structural