Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Tuberkulosis (TB) Berdasarkan Program0Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan di Kota Samarinda

ERWIN PURWANINGSIH, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D ; M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH

2018 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Indonesia memiliki jumlah kasus baru TB terbanyak kedua di dunia setelah India. Tuberkulosis adalah penyakit menular dengan jumlah kasus tertinggi di Samarinda pada tahun 2016. Masalah pembiayaan yaitu terdapat gap antara anggaran kesehatan dinas kesehatan yang berasal dari APBD kota Samarinda dengan jumlah dana program pemberantasan TB. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pembiayaan program tuberkulosis (TB) berdasarkan program-program prioritas nasional bidang kesehatan di Kota Samarinda. Metode Penelitian: Penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 24 orang berasal dari pihak legislatif, eksekutif, penyedia pelayanan kesehatan dan lintas sektoral Hasil : Kebijakan pengendalian TB untuk koordinasi lintas sektor telah dilakukan antara institusi pemerintah, swasta dan LSM. Namun dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, terdapat koordinasi antara dinas kesehatan dan BPJS kesehatan untuk penetapan standar FKTP dan FKTL yang dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak untuk pertukaran data pasien dan transparansi penggunaan dana klaim pasien TB. Pooling pembiayaan program TB sebagian besar di BPJS Kesehatan. Dana JKN merupakan sumber dana terbesar yaitu 94,48% dan diperuntukkan untuk pembiayaan RJTL dan RITL pada tahun 2015. Tingginya RJTL disebabkan karena kurang maksimalnya pelaksanaan rujukan parsial dan rujuk balik pasien TB antara FKTP dan FKTL dalam hal terbatasnya fasilitas pemeriksaan suspek di FKTP (dokter praktek mandiri). Institusi lintas sektoral (lintas SKPD) tidak terlibat secara langsung dalam program pengendalian TB di Samarinda. Kesimpulan: Strategi pembiayaan TB di Kota Samarinda belum efektif dan efisien. Pembiayaan TB di Kota Samarinda masih lebih banyak di FKTL diandingkan FKTP. Hal ini diakibatkan oleh lemahnya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan terkait dengan sistem rujuk balik, pembiayaan TB dan pemanfaatan data-data tentang TB.

Background: Indonesia has the second highest number of TB cases in the world after India. Tuberculosis is a contagious disease with the highest number of cases in Samarinda in 2016. In terms of financing, there is a gap between health budget of Samarinda health office that comes from Samarinda regional income and expenditure or APBD with the amount of fund of TB eradication program. Objective: To identify tuberculosis (TB) program financing policy based on the national program of health in Samarinda City. Research Methods: Qualitative descriptive research with case study design. Research subjects 24 persons came from legislative, executive, health care and cross-sectoral Results: TB control policies for cross-sectoral coordination have been conducted between government, private and NGO institutions. However, in the implementation, the coordination between the health service and National Social Health Insurance Administrator or BPJS Kesehatan for Primary Health Care called FKTP and Secondary Health Care known as FKTL stipulations that can cooperate with BPJS Kesehatan but not for the exchange of patient data and transparency of the use of TB patient claim funds. Pooling of TB program financing is mostly in BPJS Kesehatan. JKN funds were the largest source of funding of 94.48% and allocated for outpatient care or RJTL and advanced hospitalization or RITL financing by 2015. The high RJTL caused by the lack of maximum partial referral and tiered referral among TB patients between FKTP and FKTL in limited facility for suspect inspection in FKTP (doctor private practice). Cross-sectoral institutions (cross-SKPD) were not directly involved in TB control programs in Samarinda. Conclusion: TB financing strategy in Samarinda City has not been effective and efficient. TB funding in Samarinda City is still more in FKTL than FKTP. This was due to weak coordination between the Health Office and BPJS Health related to referral system, TB financing and utilization of data about TB.

Kata Kunci : Tuberkulosis, Kebijakan, Pembiayaan, Peran Lintas Sektor/ Tuberculosis, Policy, Financing, Cross-Sector Role