PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PENDAPATAN TRANSFER, PENDAPATAN ASLI DAERAH, KEPADATAN PENDUDUK DAN PEMBERLAKUAN UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Kepulauan Riau)

NILA DESMINI I, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt

2018 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Dalam upaya pencapaian strategi pembangunan daerah yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah perlu membangun insfrastuktur, pengeluaran daerah yang berkaitan langsung dengan peningkatan infrastruktur adalah belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan dari belanja modal bersifat jangka panjang sehingga pemerintah harus lebih memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepadatan penduduk dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap alokasi anggaran belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007-2015. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pendapatan transfer berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepadatan penduduk dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Secara simultan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepadatan penduduk dan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

In the effort of achieving the regional development strategy that is improving the welfare of the community, local governments need to build infrastructure, regional expenditures directly related to infrastructure improvement is capital expenditure. Capital expenditure represents expenditure that can encourage real economic growth. Capital expenditure is investment because the benefits given from capital expenditure is long term so that government should prioritize capital expenditure especially for infrastructure development. This study aims to test and obtain empirical evidence of the effect of Gross Regional Domestic Product, Transfer Revenue, Original Local Government Revenue, population density and enactment of Law No. 28 of 2009 on capital expenditure. This research was conducted on the districts and cities of Riau Islands Province in 2007-2015 The result of the research shows that partially transfer revenue has significant effect to the allocation of capital expenditure. Meanwhile, Gross Regional Domestic Product, Original Local Government Revenue, population density and enactment of Law Number 28 Year 2009 have no significant effect on capital expenditure allocation. Simultaneously Gross Regional Domestic Product, transfer revenue, Original Local Government Revenue population density and enactment of Law number 28 year 2009 have significant effect to capital expenditure allocation.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Transfer, Pendapatan Asli Daerah, Kepadatan Penduduk, Belanja Modal ./Gross Regional Domestic Product, Transfer Revenue, Original Local Government Revenue, Population Density, Allocation Capital Expenditure