PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL INTERNASIONAL DI INDONESIA

DYAH ELOK W, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M., Ph.D

2018 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penulisan ini bertujuan: (1) untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana konsistensi penerapan perlindungan hukum terhadap merek terkenal internasional di Indonesia; (2) untuk mengkaji dan menganalisis upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap merek terkenal internasional secara konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian berfokus pada hukum dan perundang-undangan khususnya mengenai merek terkenal internasional. Data penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Putusan-putusan Pengadilan terkait sengketa merek CESARE PACIOTTI, FOREVER 21, IKEA, Pierre Cardin dan BMW, bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan melalui buku-buku serta bahan hukum tersier yang didapat dari internet. Dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan narasumber menggunakan komunikasi langsung untuk melengkapi data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif, data dianalisis secara sistematis dan hasilnya dirumuskan secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan belum konsistennya penerapan perlindungan hukum terhadap merek terkenal internasional di Indonesia disebabkan oleh Pertama, belum memadainya pengaturan terkait merek terkenal itu sendiri, dan Kedua, adanya perbedaan tingkat pemahaman masing-masing hakim terkait permasalahan dan kriteria penentuan merek terkenal. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan penerapan perlindungan hukum terhadap merek terkenal internasional secara konsisten berupa: Pertama, Penguatan Regulasi, untuk memudahkan para hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, Kedua, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Pemeriksa yang akan memaksimalkan fungsi kontrol dalam pendaftaran merek sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum preventif, dan Ketiga, Optimalisasi Kompetensi Hakim, penguasaan materi HKI khususnya terkait merek terkenal oleh Hakim dan adanya itikad Hakim untuk berpedoman pada Undang-Undang Merek, Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs yang telah diratifikasi, serta Yurisprudensi- Yurisprudensi lain akan melahirkan putusan pengadilan yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi pemilik merek terkenal internasional.

This research is aimed at: (1) reviewing and analysing the extent of the consistency of the implementation of legal protection for international well-known marks in Indonesia; (2) reviewing and analysing the efforts to be made in order to realize legal protection for international well-known marks consistently. This study is a normative juridical research, where the research focused on laws and regulations particularly in respect of international well-known marks. Research data were obtained from secondary data through a literature study and sourced from primary legal materials in the form of Law Number 15 of 2001 concerning Marks, Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Court Decisions in relation with disputes of CESARE PACIOTTI, FOREVER 21, IKEA, Pierre Cardin and BMW marks, secondary legal materials in the form of literature materials through books as well as tertiary legal materials from the Internet. In this study, interviews with the interviewees were also conducted by means of direct communication to complete the secondary data. The data analysis employed qualitative normative analysis method, the data were analysed systematically and the results were formulated systematically in order to get the conclusion. Research results show that the implementation of legal protection for international well-known marks in Indonesia has not yet been consistent due to First, inadequate regulation regarding the well-known marks, and Second, differences in the level of understanding of each judge concerning the issues and criteria of a well-known mark. Efforts to be made in order to realize the implementation of legal protection for international well-known marks consistently are: First, Regulation Reinforcement, to enable judges in providing legal considerations, Second, the Improvement of Quality and Quantity of Human Resources of Examiners that will maximize the control function in the mark registration as one of the forms of preventive legal protection and Third, Optimization of Judges' Competence, mastery of IPR materials especially those related to well-known marks by Judges and the intentions of Judges to refer to Trademark Laws, ratified Paris Convention and TRIPs Agreement, and other Jurisprudences will result in the court decisions which meet the sense of fairness for the owners of international well-known marks.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Terkenal Internasional., Legal Protection, International Well-Known Marks