Laporkan Masalah

ANALISIS PENYERAPAN BELANJA MODAL (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

AMKA KEMBARA SANI, Slamet PH, Prof., MA., M.Ed., MA., MLHR., Ph.D

2018 | Tesis | S2 Akuntansi

Permasalahan yang masih terjadi terkait penyerapan belanja modal ialah kondisi penyerapan anggaran belanja modal yang lambat di awal tahun dan meningkat tajam di akhir tahun anggaran. Keberhasilan pelaksanaan belanja modal memerlukan adanya pengawasan keuangan. APIP diharapkan mampu mengawal penyerapan anggaran belanja modal untuk mencegah kelambatan penyerapan belanja modal. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kelambatan penyerapan belanja modal di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan realisasi anggaran per triwulan, dan data anggaran kas per triwulan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral; serta aparatur pengawas di Inspektorat. Hasil wawancara dianalisis berdasarkan tema yang ditentukan setelah dilakukan coding data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kelambatan penyerapan belanja modal masih terjadi di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat kelambatan penyerapan anggaran belanja modal terbesar terjadi pada triwulan 1-2. Tingkat penyerapan anggaran per jenis belanja cenderung rendah di awal tahun dan tidak sesuai dengan rencana penarikan kasnya. Faktor-faktor penyebabnya yaitu faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan dan penatausahaan, faktor pengadaan barang/jasa, faktor peraturan, dan faktor sumber daya manusia. Faktor yang paling memengaruhi yaitu penyusunan rencana kegiatan anggaran belanja modal yang kurang baik. Lebih lanjut, kelambatan penyerapan belanja modal dikaitkan dengan institutional isomorphism theory dan menghasilkan kesimpulan bahwa penyebabnya sebagian besar dipengaruhi oleh adanya coercive isomorphism dan normative isomorphism. Upaya pengawasan penyerapan anggaran yang telah dilakukan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi pengendalian dan pemeriksaan; reviu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta pemberian konsultansi.

The problem that persists in terms of capital expenditure is the slow absorption at the beginning of the year and the sharp increase of absorption at the end of the budget year. The success of a capital expenditure also needs a financial monitoring. The government's internal monitoring personnel (APIP) is expected to be able to safeguard the capital expenditure budget absorption to avoid late spending. This is qualitative research aimed at analyzing the tardy absorption of capital expenditure in Yogyakarta Special Region Government. The data used in this research are both secondary and primary data. The secondary data are the budget implementation document (DPA); quarterly budget realization report, and quarterly cash budget data. The primary data are obtained by means of interviews performed with informants at the Forestry and Plantation Office; Marine and Fishery Office; Public Works, Housing and Mineral Resource Energy Office; and monitoring official and administrators at the inspectorate office. Result of the interview are analyzed based on the theme assigned after data coding. The analysis result show that the tardy absorption of capital expenditure still happens in Yogyakarta Special Region Government. The highest level of tardiness in capital expenditure absorption take place during 1st and 2nd quarters. The level of absorption per expenditure item tend to be lower at the beginning of the year, and it doesn't correspond with the plan of cash withdrawal. The factors that cause such tardiness are budget planning; implementation and management; goods/service procurement; regulation; and human resources. The factor that gives the strongest influence is the bad formulation of capital expenditure budget activity plans. Moreover, the tardy absorption of capital expenditure is closely related with the institutional isomorphism theory, and it produce a conclusion that the case is mostly influenced by coercive isomorphism and normative isomorphism. Efforts toward budget absorption monitoring that have been taken by Yogyakarta Special Region Government include control and investigation; review from planning, execution, and reporting; and consultation provision.

Kata Kunci : penyerapan anggaran belanja belanja modal, pengawasan, pemerintah daerah, institutional isomorphism theory, coercive isomorphism, normative isomorphism


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.