Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

FEBRINA SUSANTI, Prof. Catur Sugiyanto, M.A., Ph.D.

2018 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Banyaknya fenomena pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bukti yang menandai adanya dinamika proses sosial politik pasca krisis ekonomi tahun 1997/1998. Sebagai konsekuensinya, sekitar 30 persen dana dari pemerintah pusat didistribusikan ke pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang semata-mata bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 129 tahun 2000 yang diganti dengan PP Nomor 78 tahun 2007. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang seberapa besar dampak pemekaran daerah terhadap tingkat kemiskinan dan faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di Daerah Otonom Baru (DOB). Dengan alat analisis PSM with DiD (Propensity Score Matching with Difference in Differences), didapat kesimpulan bahwa pemekaran daerah berdampak signifikan terhadap kenaikan persentase jumlah penduduk miskin dan indeks keparahan kemiskinan masing-masing sebesar 0,97% dan 0,17%, serta penurunan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,11%. Dengan menggunakan Regresi Data Panel Fixed Effect, didapat kesimpulan ada 9 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah pemekaran terdiri dari kepadatan penduduk, rasio jumlah murid sekolah SD/MI sederajat, rasio rumah sakit per 10.000 penduduk, rasio puskesmas per 10.000 penduduk, rasio dokter per 10.000 penduduk, rasio PAD terhadap jumlah penduduk, rasio tempat ibadah per 10.000 penduduk, jumlah kecamatan dan luas wilayah. Untuk itu, pemerintah daerah pada kabupaten/kota DOB perlu lebih memperhatikan dan memperbaiki kebijakan dalam hal pemberdayaan masyarakat, menambah jumlah kecamatan tanpa perlu membentuk kabupaten/kota baru, penataan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat misalnya melalui pajak dan transfer langsung. Selain itu, peningkatan usaha yang dapat menyentuh masyarakat miskin secara langsung misalnya pengaktifan kembali KUD (Koperasi Unit Desa), pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan produktivitas hasil pertanian baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian, pengembangan inovasi produk-produk hasil pertanian, meningkatkan peluang ekonomi kreatif di setiap level kecamatan bahkan desa seperti membangun desa-desa wisata, menciptakan produk-produk khas unggulan, membangun rumah membaca sebagai salah satu investasi jangka panjang dan berbagai usaha lain yang memungkinkan. Di bidang kesehatan dengan meningkatkan sarana puskesmas dan peninjauan kembali sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan dokter berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin. Di bidang pendidikan, peningkatan kualitas atau kapasitas tenaga pengajar di tingkat SD/MI sederajat dan pembenahan kurikulum yang terarah, membentuk akhlak dan kepribadian yang baik, berkarakter kuat, mandiri serta memiliki basis pengetahuan agama yang memadai. Peningkatan sarana tempat peribadatan dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait juga perlu dilakukan dalam memanfaatkan kekayaan alam yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke.

The number of area divergence phenomenon that occurred in Indonesia is one of the evidence that marks the dynamics of socio-political processes after economic crisis of 1997/1998. As a consequence, about 30 percent of funds from the central government are distributed to local governments in order to implement regional autonomy solely aimed to improv the welfare of the people as defined in Government Regulation Number 129, 2000 replaced by Goverrnment Regulation No. 78, 2007. This study aims to provide an overview about how big the impact of area divergence on poverty levels and what factors may affect poverty levels in the New Autonomous Region (DOB). By using PSM with DiD (Propensity Score Matching with Difference in Differences) analysis, it can be concluded that the area divergence has a significant impact on increasing the percentage of the poor and the poverty severity index respectively of 0.97% and 0.16%, and decreasing of the poverty gap index by 0.11%. By using Fixed Effect Panel Data Regression, it can be concluded that there are 9 variables that have significant effect on poverty level in new autonomous region consisting of population density, the ratio of number of pupils to the number of elementary schools, hospital ratio per 10,000 population, ratio of puskesmas per 10.000 population, ratio of doctors per 10,000 population, ratio of locally-generated revenue (PAD) to population, ratio of worship place per 10,000 population, number of sub-districts and wide area. Therefore, local governments in Regencies/Municipalities need to pay more attention and improve policies in terms of community empowerment, increase the number of sub-districts without having to form new regency/municipality, the arrangement of income distribution among the community for example through taxes and direct transfers. In addition, the business improvement that can directly touch the poor, such as the reactivation of KUD (Village Unit Cooperative), the development of facilities and infrastructure of small and medium enterprises, increasing the productivity of agricultural products through intensification and extensification of agriculture, the development of innovation of agricultural products, improving creative economic opportunities at every sub-district level even in villages such as developing tourist villages, creating distinctive specialty products, building reading houses as one of long-term investments and other possible businesses. In the health sector by improving the facilities of puskesmas and the reconstruction of health facilities and infrastructures such as hospitals and doctors related to the health service system provided to the poor. In the field of education, improving the quality or capacity of teachers at the elementary school/MI level and revision of directed curriculum, which can form good character and personality, strong character, independent and has an adequate base of religious knowledge. Improvement facilities of worship place and good synergy between central and local government and related stakeholders also needs to be done in exploiting the natural wealth that stretched from Sabang to Merauke.

Kata Kunci : Evaluasi Dampak, Pemekaran Daerah, Tingkat Kemiskinan, PSM with DiD, regresi data panel fixed effect