Legal Analysis on Loss Credit In Regards To Its Dispute Settlement by Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) Towards The Dispute Between BRI Agroniaga Branch Office Rantau Prapat and The Debtor (Case Study: BPSK Decision No. 116/P3K/JS-III/BPSK-BB/2016)

NADIA ARI MUTIANA, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Pada kasus yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, seorang debitur mengajukan aduan konsumen terkait dengan masalah kredit macet ke BPSK Batu Bara. Pihak bank, BRI Agroniaga, merasa keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Batu Bara dan mengajukan keberatan atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Tujuan utama dari penelitian hukum ini adalah untuk mengambil kesimpulan apakah BPSK Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Penelitian hukum ini juga akan membahas penyelesaian sengketa antara BRI Agroniaga dan debitur secara umum dan kesesuaian putusan BPSK tersebut dengan hukum dan aturan yang berlaku. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang terfokus terhadap penelitian studi literatur dan wawancara yang dilakukan terhadap Kuasa Hukum BRI Agroniaga. Data yang didapatkan akan diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif. Setelah menganalisis hasil penelitian, kesimpulannya adalah perjanjian kredit digunakan sebagai panduan para pihak terhadap kredit yang diberikan. Terkait pada kasus kredit inilah, para pihak harus mematuhi seluruh isi dari perjanjian tersebut. Sebagaimana yang diamanatkan prinsip Pacta Sunt Servanda. Maka, BPSK Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili kasus ini, karena telah disepakati dalam perjanjian bahwa sengketa yang timbul kemudian akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

The case that is discussed in this legal research is a debtor who files a consumer claim concerning loss credit dispute to BPSK Batu Bara. The bank, BRI Agroniaga, files an objection against the decision in District Court of Rantau Prapat . The main purpose of this legal research is generating a conclusion whether or not BPSK Batu Bara has a competence to examine and settle loss credit dispute between Siti Rohani Hasibuan as the debtor and BRI Agroniaga branch office Rantau Prapat. It also discusses about the dispute settlement between BRI Agroniaga and debtors in general and the compliance of BPSK Batu Bara decision with the prevailing law and regulation. This legal research employs a normative - empirical approach, focusing on analysis of both literature studies and interviews with the legal representatives of BRI Agroniaga. The data is analyzed by using qualitative research method, which generates a descriptive conclusion. After analyzing the research result, it comes to a conclusion that a credit contract is used as a guidance for both bank and debtor in the provision of credit. Under the credit contract, the parties must obey all of the contents of the credit contract. Related to the case, the parties have conveyed their agreements and signatures on the contract. As in the respect of the principle of Pacta Sunt Servanda. Thus, BPSK Batu Bara has no competence to examine and settle the dispute, because the contract says that any dispute occurs shall be brought to District Court of Rantau Prapat.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Perbankan, BPSK, Sengketa Kredit Macet