Laporkan Masalah

FREEDOM OF PRESS: LIMITATION OF CITIZEN JOURNALISM UNDER ARTICLE 28J OF THE 1945 CONSTITUTION

DIVVA VIPATA, Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Saat ini kebebasan pers terbilang mudah diakses oleh setiap warga negara, bahkan lebih mudah lagi ketika media sosial ditemukan. Sejak banyaknya penggunaan media sosial, jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis non-profesional atau biasa disebut jurnalis warga marak terjadi. Namun masih banyak orang yang tidak sadar bahwa ada batasan dalam menjalankan kebebasan pers. Oleh karenanya berbagai masalah muncul, seperti penyebaran kebencian dan intoleransi keragaman yang tersebar luas melalui media sosial. Penulis berpendapat bahwa untuk menghindari berbagai permasalahan tersebut di atas, pelaksanaan jurnalisme warga melalui media sosial harus dibatasi. Meskipun demikian, masih menjadi hal yang diperdebatkan apakah media sosial dapat diklasifikasi sebagai media yang harus dibatasi sebagaimana diatur dalam undang-undang atau tidak. dalam penelitian hukum ini digunakan metodologi penelitian hokum normatif. Di mana metode tersebutmengkaji studi dokumen seperti peraturan dan undang-undang, literatur dan materi pustaka online. Kemudian penulis melakukan pendekatan komparatif untuk memberikan tambahan data. Dalam penelitian hukum ini peneliti menemukan bahwa dalam penegakan hak asasi manusia diperlukan pembatasan dalam implementasi hak asasi manusia tersebut. Aktivitas jurnalistik, sebagai bagian dari kebebasan pers, dibatasi pembatasannya diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan aktivitas jurnalistik dalam pasal teresebut juga termasuk jurnalisme warga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jurnalisme warga dibatasi berdasarkan konstitusi.

Nowadays freedom of the press is easy to access by the citizen, even more when social media were invented. Since the advent of social media, journalism conducted by non-professional journalist or so called as citizen journalist is rampantly occurs. However there are still many people who are unaware that there are limitations in exercising freedom of press. Thus various problems arise, such as hate speech and intolerance of diversity spreaded through social media. The author found that in order to avoid the abovementioned problems, the implementation of citizen journalism through social media shall be limited. Nonetheless, it is still arguable whether social media can be classified as media that shall be limited as stipulated in the applicable law or not. This legal research used normative methodology, which is a method that use documentary data such as law and regulations, literatures and online library materials. Afterwards, a comparative approach also be conducted in order to provide additional data. This legal research found out that in order to uphold human rights, a restriction in exercising human rights is necessary. The implementation of conducting journalism, as a part of freedom of the press, is limited under Article 28J of the 1945 Constitution. The journalism activities being limited under the Constitution is including citizen journalism. Thus it can be concluded that citizen journalism is limited under the Constitution.

Kata Kunci : Kebebasan pers, media sosial, jurnalisme warga/ Freedom of the press, social media, citizen journalism.

  1. S1-2017-350324-abstract.pdf  
  2. S1-2017-350324-bibliography.pdf  
  3. S1-2017-350324-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2017-350324-title.pdf