PENEGAKAN FATWA MUI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (STUDI PENEGAKAN FATWA MUI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM DI SURABAYA)

FEBRIAN ARIF W, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.

2017 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang pelarangan atribut non muslim di Surabaya. Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis peran fatwa MUI dalam sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kota Surabaya, pendekatan empiris ini digunakan untuk mendalami dan mengumpulkan data dari lapangan, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara kepada responden dan narasumber. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan melalui kedua metode tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan didasarkan pada kerangka teori yang telah disusun sehingga mendapatkan kesimpulan dan saran. Setelah melalui berbagai tahapan dalam penelitian ini, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, sistem hukum di Indonesia yang bersifat pluralistik dalam arti yang lemah tidak menghilangkan eksistensi fatwa MUI dalam sistem hukum nasional. Fatwa MUI memiliki peran sebagai berikut dalam sistem hukum nasional:a.Fatwa MUI berperan sebagai pedoman pelaksanaan konstitusi UUDNRI 1945 khususnya Pasal 29,b.Fatwa MUI berperan sebagai sumber hukum, c.Fatwa MUI sebagai pedoman pelaksanaan undang-undang, d.Fatwa MUI sebagai pengisi kekosongan hukum. Kedua, penegakan fatwa MUI merupakan upaya yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat FPI (Front Pembela Islam) sebagai pemeluk agama Islam yang ingin menjalankan ajaran agamanya sebagaimana dijamin dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan penegakan fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 di Surabaya, Polisi berperan sebagai pengawal sesuai dengan tugas pokoknya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum dan bersikap netral. Kegiatan tersebut bukanlah aksi sweeping yang berkonotasi negatif, melainkan pawai ta'aruf (sosialisasi). Pawai tersebut berjalan dengan aman dan terkendali karena adanya kerjasama antara pengurus FPI dan aparat Polisi dari Polrestabes Surabaya.

The purpose of this research is, First, to identify and analyze law enforcement of Fatwa MUI Number 26 Year 2016 about The Law Of Using Religion Nonmoslem Attributes in Surabaya. Second, to identify and analyze the role of Fatwa MUI in the legal system in Indonesia. This type of research is empirical juridical research located in Surabaya City, this empirical approach is used to deepen and collect data from the field, data collection using documentation method and interview method to respondent and resource person. Furthermore, the data that have been collected through both methods are analyzed qualitatively with descriptive method adapted to the formulation of the problem in this study and based on the theoretical framework that has been prepared to get the conclusions and suggestions. The result of this research is, First, the pluralistic legal system in Indonesia in a weak sense does not eliminate the existence of the Fatwa MUI in the national legal system. MUI fatwa has the following role in the national legal system: a.Fatwa MUI serves as a guideline for the implementation of the constitution especially Article 29, b.Fatwa MUI acts as a source of law, c.Fatwa MUI as guidance of the implementation of the law, d.Fatwa MUI as a filler legal vacuum. Second, the enforcement of the Fatwa MUI is an effort made by members of FPI (Front Pembela Islam) community organizations as followers of Islam who want to practice their religion as guaranteed in the constitution of Republic Indonesia . In the implementation of the MUI fatwa enforcement No. 56 of 2016 in Surabaya, the police act as bodyguards in accordance with the main task of maintaining security and public order and being neutral. This activity is not a sweeping action that connotes negative, but ta'aruf parade (socialization). The march runs safely and in control because of the cooperation between FPI management and police officers from Polrestabes Surabaya.

Kata Kunci : mui, mui fatwa, legal system, law enforcement, sistem hukum, penegakan hukum