Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Pada Pembangunan Infrasruktur Data Spasial Di Pemerintah Daerah

RETNO ASTRINI, Heri Sutanta, ST, M.Sc, Ph.D

2017 | Tesis | S2 Teknik Geomatika

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial (IDS) di berbagai Negara mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam menjalankan proses pembangunan secara efisien dan terukur. Pemerintah Indonesia mulai aktif membangun IDS yang terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sejak ditetapkannya UU No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG). IDS yang terbangun dari koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui simpul jaringan diharapkan dapat memeberikan layanan data dan informasi secara detail. Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia terhubung dengan simpul jaringan. Namun sampai saat ini jumlah pemerintah daerah yang ditargetkan masih sangat minim. Kondisi pembangunan IDS daerah di Indonesia harus teliti dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut perlu identifikasi dan dianalisis. Penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengumpulkan data. Data merupakan kuesioner kesiapan IDS tahun 2013 sampai 2015 dan kuesioner kinerja IDS tahun 2016 yang disebarkan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia serta data hasil wawancara mendalam tentang IDS di 9 kabupaten/kota terpilih. Tahap selanjutnya mengidentifikasi indikator kunci yang digunakan dalam menilai kondisi pembangunan IDS daerah. Indikator-indikator tersebut kemudian dikelompokan kedalam beberapa faktor berdasarkan kemiripan dan keterkaitannya. Faktor kelembagaan, pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), teknologi serta faktor data dan standarisasi berhasil di identifikasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan IDS daerah di Indonesia, perkembangannya, dan kendala yang dihadapi. Perkembangan pembangunan IDS di 254 kabupaten/kota sampai saat ini masih lambat. Kondisi ini dinilai berdasarkan perolehan indeks rata-rata sebesar 31,25 dari nilai maksimal 100. Kondisi ini dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi yang dimiliki pemerintah daerah belum memenuhi persyaratan dalam membangun IDS, keterbatasan SDM yang relevan dengan kebutuhan pembangunan IDS, lemahnya manajemen pembiayaan, penerapan standarisasi pada data geospasial yang belum maksimal, serta minimnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki sistem kelembagaan yang dibutuhkan dalam membangun IDS. Berdasarkan hasil pengamatan di temukan fakta bahwa faktor kelembagaan dapat mempengaruhi faktor lainnya. Pembiayaan, ketersediaan SDM, teknologi serta ketersediaan data dan standarisasi dapat dijamin oleh kebijakan daerah tentang IDS. Untuk mempercepat pembuatan kebijakan diperlukan pemahaman yang baik tentang IDS dan penyamaan persepsi dalam mencapai tujuan pembangunan IDS dimana indikator tersebut merupakan bagian dari faktor kelembagaan.

Spatial Data Infrastructures (SDIs) have been developed in many countries along with the increasing need for implement the efficiently and measurable development process. Indonesia government has been actively developing National Spatial Data Infrastructure (NSDI) integrated with local governments since the enactment of Law 4/2011 on Geospatial Information. The establishment of NSDI from integrated network between central government and all local governments in Indonesia expectedly providing more detailed spatial information services. Since 2011 only limited number of local governments are connected with NSDI. This situation makes the development of SDI in Indonesia relatively slow. To overcome these problem research to determine the conditions of IDS development in local government is needed and some factors that influence that condition need to be identified and analyzed. This research consists of several stages. The first stage was to collect data needed such as SDI Readiness Questionnaire data from 2013 to 2015, SDI Performance Questionnaire in 2016, and the interviews data from 9 selected districts/cities. The next step is to identify key indicators that influence the local SDI development. Indentified indicators then grouped into several factors based on their similarity and relevance. Institutional, financial, human resources, technology, spatial data along with its standardization were analyzed qualitatively to determine the condition of local SDI in Indonesia, its development, and problems encountered. The results portrayed the Local SDI development condition in 254 districts/cities in Indonesia which relatively low. This condition influenced by technology infrastructure owned by local governments not meeting requirements in building IDS, limited human resources relevant to SDI development needs, weakness of financing management, implementation of standardization on geospatial data that has not been maximized yet and only a few number of local government that have the institutional system needed to build SDI. From the results of observations found the fact that institutional factors can affect other factors. Financing, availability of human resources, technology and data availability and standardization can be guaranteed by the regional policy on IDS. To speed up policy-making requires a good understanding of IDS and perception equation in achieving IDS development objectives where the indicators are part of the institutional factor. The low readiness of most local governments from institutional aspects influencing other SDI development factors. Financing guarantee, availability of human resources and appropriate level of technological infrastructure may be affected by legal framework. In order to speed up the legalization of regulation and policy it is necessary need a good understanding of SDI and perception equation in achieving SDI development objectives by all stakeholder which those are part of the institutional factor.

Kata Kunci : Kesiapanterapan IDS, Kelembagaan IDS, Simpul Jaringan, Local SDI Influence factors