Laporkan Masalah

PEMETAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA KE DALAM ONTOLOGI SECARA SEMI OTOMATIS

RATI DIAN NA'IM, Aina Musdholifah, S.Kom., M.Kom., Ph.D.; Anny Kartika Sari, S.Si., M.Sc., Ph.D.

2017 | Tesis | S2 Ilmu Komputer

Peraturan perundang-undangan mengalami perubahan dan perkembangan sehubungan dengan perubahan konstitusi atau Undang-undang Dasar dan pelaksanaan Undang-undang Dasar. Ontologi menjadi salah satu pilihan untuk merepresentasikan data peraturan perundang-undangan dan segala bentuk perubahannya karena dapat dengan jelas menampilkan keterkaitan antar satu peraturan dengan peraturan lainnya melalui relationship. Namun demikian, jumlah dokumen perundang-undangan yang banyak membuat proses pemetaan ke dalam sebuah ontologi secara manual membutuhkan usaha dan waktu yang besar sehingga dibutuhkan sebuah model pemetaan yang dapat membantu proses pemetaan dokumen perundang-undangan ke dalam sebuah ontologi. Pendekatan Regular Expression digunakan untuk mengembangkan model pemetaan dokumen perundang-undangan. Model pemetaan dibagi menjadi 4 tahap yaitu proses ekstraksi dokumen menjadi plain text, pemrosesan plain text yang terdiri dari proses cleaning dan tagging, proses verifikasi hasil ekstraksi oleh pengguna serta proses penambahan hasil ekstraksi ke dalam ontologi. Model pemetaan bersifat semi otomatis karena masih memerlukan verifikasi dari pengguna. Hasil pemetaan ditampung ke dalam sebuah ontologi yang dikembangkan menggunakan metode METHONTOLOGY. Penelitian ini menghasilkan ontologi domain dokumen perundang-undangan dengan 45 class, 24 object properties dan 7 data properties serta model pemetaan yang dapat digunakan untuk melakukan ekstraksi informasi dari dokumen teks perundang-undangan ke dalam ontologi. Ontologi diuji dengan consistency checking dan pertanyaan kompetensi. Sistem yang dibangun telah diuji dan berhasil memetakan 20 dokumen dari 5 jenis perundang-undangan dengan masukan file pdf sebagai instance ke dalam ontologi dengan rata-rata waktu 6 detik.

Legislation is subject to changes and developments in relation to constitutional amendments or the Constitution and the implementation of the Constitution. Ontology becomes an option to represent data of legislation and any form of change that occurs in it. Ontology can clearly show the linkage between one rule and another through relationship. However, the number of multi-and growing documents and formats in the form of pdfs makes the process of mapping legislation data into an ontology manually requires considerable effort and time so that a mapping model is needed that can help ease the process of mapping documents legislation into an ontology. The Regular Expression approach is used to develop a document mapping model. The mapping model is divided into 4 stages: document extraction process into plain text, plain text processing consisting of cleaning and tagging process, verification process by user extraction and addition of extracting process into ontology. The mapping results are accommodated into an ontology developed using the METHONTOLOGY method. This research produces legislation ontology with 45 classes, 24 object properties and 7 data properties and mapping models that can be used to extract information from text documents legislation into ontology. Ontology is tested with consistency checking and competency questions. The built system has been tested and successfully mapped 20 documents out of 5 types of legislation with pdf file input as an instance into an ontology with an average of 6 seconds in semi-automatic time.

Kata Kunci : Regular Expression, Ontology, Ontology Web Language


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.