Implikasi Pengalihan Urusan Kelautan dan Perikanan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu)

RICO HERMAWAN, Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

2017 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Tesis ini membahas mengenai implikasi dari pengalihan sebagian besar urusan kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota ke provinsi pasca terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi kebijakan ini dilihat dari tiga aspek utama yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, dan program dan keuangan. Latar belakang dari pemilihan fokus ini diawali dari hipotesis awal tentang menjauhnya rentang kendali organisasi (span of control) ke provinsi dimana keberadaan komunitas perikanan dan laut lebih dekat berada di level kabupaten/kota. Lebih jauh dari pada itu, implikasi yang paling dirasakan tentu ada pada kapasitas organisasi yang mengelola sektor kelautan dan perikanan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan mengambil lokus penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Proses pengumpulan data banyak dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber-narasumber terkait yang menguasai permasalahan dari pengalihan urusan kelautan dan perikanan tersebut. Melalui pendekatan studi kasus ini, kemudian dinarasikan secara jelas permasalahan-permasalahan yang timbul dari implikasi pengalihan urusan kelautan dan perikanan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam aspek sumber daya manusia, problem kekurangan pegawai ternyata menjadi masalah utama bagi kedua dinas di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, bertambahnya kewenangan ternyata tidak diikuti dengan penambahan personel aparatur. Problem pengalihan penyuluh perikanan dari kabupaten ke pusat pun masih menjadi polemik di kabupaten. Di aspek kelembagaan, problem koordinasi antara provinsi dan kabupaten belum terpecahkan solusi permasalahannya, khususnya terkait dengan pengelolaan di bidang infrastruktur yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Indramayu. Sementara ti aspek keuangan dan program, pengalihan urusan justru tidak berpengaruh pada meningkatnya anggaran dinas, justru baik di Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Indramayu mengalami penurunan anggaran. Selain itu, problem pengalihan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dari kabupaten ke provinsi terkendala pada status lahan PPI yang tidak clear and clean.

This thesis discusses the implications of the transfer of marine and fisheries affairs from districts to provinces after the issuance of Regional Government Law (Law No. 23 of 2014). The implications of this policy changes are seen from three main aspects: human resources, institutional, and financial and program. The background of this focus selection begins with a preliminary hypothesis of a span of control away from the province where the fisheries and marine communities are closer to the district/city. Furthermore, the most perceived implications of course exist in the capacity of organizations managing the marine and fisheries sectors in both the provinces and districts. This study uses case study approach by taking the research locus at the Office of Marine and Fisheries of West Java Province and the Office of Fisheries and Marine of Indramayu Regency. The process of collecting data is mostly done by interviewing the relevant sources who master the problems of the transfer of marine and fishery affairs. Through this case study approach, then clearly narrated the problems arising from the implications of the transfer of affairs of marine and fisheries. The findings of the study found that in the aspect of human resources, the problem of shortage of employees turned out to be a major problem for both offices in West Java Province and Indramayu Regency. In West Java Province itself, the increase of authority was not followed by the addition of personnel apparatus. The problem of diversion of fisheries extension (penyuluh perikanan) officers from regency to Central Government (Department of Marine and Fisheries) is still a polemic in the district. In the institutional aspect, the problem of coordination between the provinces and regency has not solved the solution of the problem, especially related to the management of infrastructure which has a lot of influence to the original income of Indramayu Regency. While the aspect of finance and the program, the transfer of authorities did not affect the increase of official budget, even in the Office of Marine and Fisheries of West Java Province although in Office of Fisheries and Marine of Indramayu Regency decreased the budget. In addition, the problem of transfer of Fish Landing Base (PPI) from regency to province is constrained on PPI land status that is not clear and clean.

Kata Kunci : kelautan dan perikanan, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sumber daya manusia, kelembagaan, program dan keuangan