Community Development dalam Penataan Kawasan Permukiman (Housing) Bantaran Sungai Winongo kota Yogyakarta (Studi Kasus Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) pada Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di RW01 kelurahan Ngampilan)

YANIT GITA PRASTIWI, Miftah Adhi Iksanto,S.IP.,M.I.O.P

2017 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Penataan kawasan permukiman (housing) bantaran sungai Winongo di RW01 kelurahan Ngampilan, kota Yogyakarta berhasil menjadi percontohan bagi daerah lain karena diselenggarakan berkebalikan dengan logika housing pada umumnya yang identik dengan penggusuran oleh pemerintah, melainkan dengan menjadikan masyarakat sekitar bantaran sungai sebagai kekuatan utama dalam keberhasilan penataan. Melalui program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), proses housing dilaksanakan menggunakan logika community development dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaksana atau subyek utama serta memberikan ruang bagi keterlibatan civil society organization (CSO) untuk terlibat mengawal didalamnya. Terkait dengan konteks RW01 Ngampilan, proses housing tidak dapat terlepas dari keberadaan Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA), sebuah CSO yang berfokus pada pengangkatan isu seputar sungai Winongo secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karenanya, penelitian ini kemudian disusun dengan mengelaborasi proses housing tersebut dengan berfokus pada 2 hal, yaitu pada implementasicommunity development dan peran FKWA didalamnya. Kajian ini kemudian akan disusun dengan dilandaskan pada konsep community development yang memetakan model, proses, serta pendekatan dalam implementasinya, serta dikembangkan menggunakan metode penelitian studi kasus. Untuk melakukan analisa, proses housing dalam kajian ini dianalisa menggunakan data yang digali melalui wawancara mendalam dengan aktor yang terlibat dalam program PLPBK, khususnya FKWA, masyarakat, dan pemerintah, dan juga observasi di kawasan permukiman bantaran sungai Winongo RW 01 Ngampilan. Kenyataan empiris dalam pelaksanaan program PLPBK di RW01 Ngampilan menunjukkan bahwa implementasi community developmentmengubah relasi masyarakat dengan pemodal dan pemegang kekuasaan. Melalui peran FKWA, masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola aset dan sumberdaya, serta daya tawar dihadapan pemerintah. Community development juga mengubah orientasi pembangunan dalam proses housing yang selama ini menekankan pada aspek fisik, kemudian diubah dengan menyertakan unsur pengembangan masyarakat dan sustainabilitas didalamnya. Penelitian ini kemudian menegaskan 2 hal. Pertama, implementasi community developmentdi RW01 Ngampilantidak serta merta hadir ditengah masyarakat, melainkan juga dibentuk oleh FKWA sebagai aktor diluar masyarakat bantaran sungai Winongo, sehingga didalamnya juga sarat akan benturan kepentingan antar aktor yang terlibat. Ideologi, kepentingan, serta strategi FKWA dalam mengorganisir masyarakat kemudian berkontribusi untuk menentukan jalannya pembangunan dalam proses housing. Kedua, penyelenggaraan proses housing di RW01 Ngampilan telah berhasil mengafirmasi konsep community development, dimana ruang partisipasi masyarakat yang menjadi prinsip utama konsep ini tersedia melalui pengadaan musyawarah mulai dari RT hingga proses dialog dengan pemerintah. Pelaksanaan housing di RW01 Ngampilan juga membuktikan bahwa pengimplementasian community development telah berhasil membawa proses penataan kawasan sungai yang pada umumnya sarat akan konflik, berjalan dengan lebih humanis dan demokratis.

Improvement of Winongo riverbank housing area in RW01 Ngampilan, Yogyakarta has become a pilot project for other big city. The improvement was unorthodox because it’s not based on the usual land eviction by local government, but through optimizing riverbank neighborhood as the center part of the project improvement. Through the Community Based Housing Improvement program (PLPBK), housing process was done with the logics of community development with emphasizing local community as the main actor or main subject. The program also brought civil society organization (CSO) involvement for internal supervisiement. Regarding with RW01 Ngampilan, housing process depends on the existence of Winongo Asri Communication Forum (FKWA), a CSO that focused on the general issue of Winongo river such as physical and socioeconomic. Thus, this study will be arranged by combining the process of the housing, that are the implementation of community development and the roel of FKWA. This study then be developed based on the concept of community development that maps the models, processes, and approaches in their implementation, and is developed using case study research methods. To conduct the analysis, the housing process in this study was analyzed using data that was extracted through in-depth interviews with the actors involved in the PLPBK program, especially FKWA, the community, and the government, as well as observations in the Winongo RW 01 Ngampilan riverbank settlement area. Empirical reality in the implementation of PLPBK program in RW01 Ngampilan shows that the implementation of community development changed the relationship of society with the investors and the holder of power. Through the role of FKWA, communities have the capacity to manage assets and resources, as well as bargaining power before the government. Community development also changed the orientation of development in housing processes that have been emphasizing the physical aspect, then changed by including elements of community development and sustainability in it. This research then confirms 2 things. First, the implementation of community development in RW01 Ngampilan is not necessarily present in the community, but also formed by FKWA as an actor outside the river basin Winongo community, so that in it is also full of conflict of interest between actors involved. The ideology, interests, and strategies of FKWA in organizing the community then contribute to determining the course of development in the housing process. Second, the housing process at RW01 Ngampilan has succeeded in affirming the concept of community development, where the space for public participation as the main principle of this concept is available through the procurement of deliberation from RT to the dialogue process with the government. The implementation of housing in RW01 Ngampilan also proves that the implementation of community development has succeeded in bringing the process of structuring the river area which is generally full of conflict, running more humanist and democratic.

Kata Kunci : community development, housing, Winongo, civil society organization