Analisis Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan Obligasi Daerah dan Availability Payment (Studi pada Perluasan Bangunan dan Fasilitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo)

ROBY ADITIYA, Supriyadi, M.Sc., Ph.D., C.M.A., C.A., Ak.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Pembangunan infrastruktur daerah menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, tidak semua pemerintah daerah memiliki anggaran untuk memenuhi dana pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian alternatif sumber pendanaan pembangunan infrastruktur daerah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis sumber pendanaan optimal untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates Kabupaten Kulon Progo dari alternatif obligasi daerah dan availability payment. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo jika ingin menggunakan alternatif pendanaan tersebut. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara alternatif pendanaan obligasi daerah dan availability payment, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya memilih pendanaan dengan skema obligasi daerah karena dapat memberikan efisiensi dana sebesar Rp501.710.622.361 dibanding ketika menggunakan sumber dari penerimaan umum APBD dan dapat memberikan efisiensi dana sebesar Rp71.019.098.453 dibanding ketika menggunakan alternatif pendanaan availability payment. Terdapat beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo jika ingin menggunakan alternatif pendanaan tersebut. Peluang tersebut antara lain pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang sudah baik, adanya peluang pasar yang besar, banyaknya badan usaha yang berpengalaman, serta adanya lembaga-lembaga pendukung. Sedangkan tantangan yang dihadapi antara lain ketergantungan terhadap transfer dari pusat dan provinsi, masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia, masih rendahnya pemahaman serta kepercayaan masyarakat dan badan usaha, komitmen dari pimpinan eksekutif dan legislatif, membutuhkan usaha yang ekstra, dan terakhir ialah perlunya perubahan mindset sumber daya manusia.

The development of regional infrastructures is necessary to improve the service for the welfare of the people. In fact, not all local governments have budget to fund the infrastructure development. Therefore, it is necessary to carry out a study on the alternatives of funding sources for regional infrastructure development. The purpose of this study is to identify the optimal funding sources for the development of Wates Regional General Hospital (RSUD Wates) of Kulon Progo Regency from the perspectives of altenative regional bonds and availability payments. In addition, this study also aims to analyze the opportunities and challenges faced by the Regency Governments of Kulon Progo if it intends to use the funding alternatives. This research was a qualitative research with the case study approach. The results show that among such funding alternatives as regional bonds and availability payments, the Regency Government of Kulon Progo should choose funding sources with the scheme of regional bonds because it can provide efficiency of fund of Rp501,710,622,361 compared to those using the general revenue of Local Government Revenue and Expenditure Budget (APBD). It can also provide efficiency of fund of Rp71,019,098,453 than those using availability payments. There are several opportunities and challenges faced by the Regency Government of Kulon Progo if they want to use the funding alternatives. These opportunities include the good financial management of the Regency Government of Kulon Progo, the large market opportunities, the number of experienced business entities, and the existence of supporting institutions. On the other hand, the challenges faced include the dependence on the transfer from the central government and provincial government and the lack of competence of the human resources, understanding, trust of the people and business entities, and commitment of the executive and legislative leaders. It also requires extra efforts, and the last is that it needs to change the mindset of the human resources.

Kata Kunci : alternatif pendanaan, obligasi daerah, availability payment, time value of money, pembangunan infrastruktur daerah.