Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah di Sumatra

ASRI SUWARSIH, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 164 pemerintah daerah di Sumatra dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran, yaitu (1) ketersediaan; (2) aksesibilitas; (3) ketepatan waktu pengungkapan; dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 157 website resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Sumatra ialah sebesar 13,79% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 9,39% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Sumatra baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient). Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah (1) total aset pemerintah daerah; (2) jumlah anggota DPRD; (3) rasio PAD; (4) total belanja daerah; (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (6) opini BPK atas LKPD; dan (7) jumlah penduduk.

This research is to analyze the local financial management transparency among 164 local governments in Sumatra using scoring and leveling. The financial management transparency of the local governments is scored based on four criteria, namely (1) availability, (2) accessibility, (3) timeliness of disclosure, and (4) disclosure frequency or local financial information uploaded on each regency/city government's official website. The transparency level is measured through the planning stage, the implementation stage, the reporting stage, and the accountability of Local Government Revenue and Expenditure Budget in the fiscal years 2015 and 2016. As many as 29 indicators were used for the fiscal year 2015, and 27 indicators for the fiscal year 2016. The results of this study show that of 157 local government's official webs being the objects of the research, the average of the local financial management transparency index among the local governments in Sumatra was 13.79% in 2015, and it decreased to 9.39% in 2016. In addition, based on the categorization of the Open Budget Index (OBI), the public information transparency of all the local governments in Sumatra in 2015 and 2016 still feel within the insufficient category. The distinguishing characteristics of the transparency level between the local government with the highest transparency index than that with the lowest transparency index are (1) total amount of local government's assets, (2) total number of members of the House of Regional Representatives (DPRD), (3) ratio of local own-source revenue (PAD), (4) total amount of local expenditures, (5) human development index (HDI), (6) opinion of the Audit Board of Indonesia (BPK) towards the Local Government Financial Statement (LKPD), and (7) total population.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah