Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Studi pada Pemerintah Kabupaten Batang)

RATNA PUSPITA, Zuni Barokah, S.E., M.Comm., Ph.D., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Dalam rangka peningkatan good governance, peraturan perundangan mewajibkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Keuangan Negara ialah pelaporan keuangan yang kualitasnya akan dinilai oleh BPK melalui opini yang dihasilkan dari proses pemeriksaan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 188 pemerintah daerah belum WTP dikarenakan akun aset tetap, salah satu di antaranya Kabupaten Batang. Kabupaten Batang menerima opini WDP sejak tahun awal pemeriksaan sampai dengan tahun 2015 dengan pengecualian penyajian aset tetap dan temuan SPI penyajian dan penatausahaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus dengan alat analisis berupa analisis data tekstual dan analisis deskriptif persentase. Data penelitian ini berasal dari wawancara, dokumen serta observasi. Penelitian diawali dengan penyusunan instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan panduan penilaian kesesuaian terhadap standar dan regulasi. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan tujuan memahami proses penatausahaan aset tetap hingga terbentuk neraca, menilai seberapa sesuai proses tersebut dengan standar akuntansi dan regulasi terkait aset tetap, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kendala serta mengidentifikasi upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar pencatatan dan penatausahaan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi terkait aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan aset tetap hingga menjadi neraca di Pemkab Batang dilakukan mulai dari catatan akuntansi pada saat pembayaran (khusus untuk perolehan dari belanja modal) dilanjutkan dengan perekaman catatan teknis pada SIMDA BMD menu penatausahaan untuk semua aset tetap di akhir periode pelaporan. Tingkat kesesuaian proses pencatatan dan penatausahaan aset tetap terhadap standar akuntansi dan regulasi hanya sebesar 30% dengan kendala terbesar terdiri atas kendala SDM, kendala yang berasal dari komitmen, kendala aplikasi, kendala peraturan, kendala komunikasi dan keterbatasan waktu. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan ialah meningkatkan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas, memperbaiki peraturan dan menjaga ketertiban pelaksanaannya, mengembangkan aplikasi agar lebih sesuai kebutuhan termasuk meningkatkan sarana dan prasarana, serta meningkatkan komitmen dan komunikasi antar pihak terkait.

In order to increase good governance, the regulations stipulate that the State Finance is managed in an orderly manner; compliant to the existing rules and regulations; efficient; economical; effective; transparent; and accountable, by taking into consideration the values of justice and appropriateness. The form of transparency and accountability in the management of State’s finances is the finance reporting whose quality would be evaluated by BPK through opinions produced through a process of examination. Based on the Overview of Examination Results of Semester I, 2016, published by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), 188 local governments haven’t achieved an unqualified opinion (WTP) because of fixed assets accounts; one of such local governments is Batang Regency. Batang Regency received qualified opinions since the beginning of evaluations up to 2015 with exceptions on fixed assets presentation and SPI’s findings on the presentation and management of fixed assets. This research was conducted using a qualitative, case-study method, the analysis instruments used were textual data analysis and percentage descriptive analysis. The data for this research were obtained from interviews, documents, and observations. The research begun with the setting up of research instruments in the form of interview guide and standard and regulation compliance evaluation guide. Then, the research was performed with the aims of comprehending fixed assets management process up to the formation of a balance; assessing the compliance extent of such process with standards of accounting and related regulations in relation to fixed assets; identifying the factors that cause restraints and identifying the efforts towards improvements in order that the recording and management of fixed assets are compliant with the standards of accounting and regulations in relations to fixed assets. The research results showed that the process recording fixed assets up to the formation of a balance in Batang Regency began with the accounting records at the time of payments (specifically for earnings from capital expenditure), continued to technical record recording into the management for all fixed asset menu at the SIMDA BMD at the end of reporting period. The level of compliance of fixed assets recording and management process with standards of accounting and regulations was only 30% and the biggest constraints were human resource; commitment; application; regulation; communication; and time constraints. Improvement efforts that can be taken are: improving the quality of human resources both in terms of quantity and quality; improving the regulations and the compliance in their implementation; developing applications to further correspond with the actual needs, including improving the infrastructure; and improving the commitment and communication among all related parties.

Kata Kunci : aset tetap, Barang Milik Daerah (BMD), pencatatan aset tetap, penatausahaan aset tetap, penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), laporan keuangan