ANALISIS PENERAPAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)

MUSLIKHA DIAWATI, Ratna Nurhayati, S.E., M.Com., AK., CA., Ph.D.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif diperlukan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mampu mendeteksi penyimpangan PBJ yang terjadi, salah satu cara dengan menerapkan probity audit PBJ. Pada tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Sleman telah menerapkan probity audit untuk mengatasi ketidakoptimalan dalam pengawasan PBJ di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman. Namun masih terdapat kendala dalam penerapan probity audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan probity audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan jenis wawancara semiterstruktur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang yaitu Inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, dua orang Ketua Tim probity audit dan anggota probity audit. Penerapan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap 8 (delapan) SKPD pada tahun 2014 sudah cukup baik tetapi belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena secara garis besar kerangka pelaksanaan probity audit sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun, pada tahap pelaksanaan probity audit, pemeriksaan dilakukan ketika perencanaan PBJ telah selesai dan proses PBJ sedang berlangsung. Tim probity auditor hanya melakukan pemeriksaan terbatas hingga pada saat pemeriksaan dilakukan. Mengenai paket pekerjaan yang di probity audit, paket pekerjaan tersebut belum dapat mencakup area yang signifikan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi dalam penerapan probity audit yaitu keterbatasan jumlah SDM, kurangnya kompentensi auditor, keterbatasan waktu pelaksanaan, dokumen yang diperiksa tidak lengkap, dan petunjuk teknis yang belum up to date.

The effective role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is required in the procurement of goods and services (PBJ) to be able to detect the PBJ irregularities, one of the ways is by applying PBJ probity audit. In 2014, the Inspectorate of Sleman implemented a probity audit to overcome the less optimum supervision of PBJ in Sleman Government. But there were still obstacles in the probity audit implementation. This study aimed to determine the process of probity audit conducted by the Inspectorate of Sleman and to know the factors influencing the probity audit implementation. This study used qualitative approach, while data collections in this research were in-depth interviews by using semi-structured interview and documents related to this research. Participants in this study consisted of six people: Inspector of Sleman Inspectorate, Assistant Inspector of Government Affairs, Assistant Inspector of Economic Affairs, 2 (two) Chairman and member of probity audit team. The probity audit implementation conducted by Inspectorate of Sleman on eight Regional Working Unit (SKPD) in 2014 was good enough but it was not optimal. This was because the outline of the implementation framework of probity audit was in accordance with regulation of the Head of Government Audit Agency consisting of preparation, implementation and reporting. However, during the implementation phase of the probity audit, the inspection was carried out when the PBJ planning was completed and the PBJ process was still in progress. The probity auditor team only performed limited checks until the inspection conducted. Regarding the work package in the probity audit, it could not cover a significant area. In addition, the factors influencing the probity audit implementation were the limited number of human resources, the lack of auditor competence, the limited time of implementation, the incomplete document being examined, and the technical guidance which was not up to date.

Kata Kunci : procurement of goods and services, irregularities, process, probity audit, government