Laporkan Masalah

Politik Hukum Dalam Urusan Pencatatan Perkawinan Di Kabupaten Tasikmalaya

DITTA, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H.,M.A.M.Phil

2017 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya khususnya dalam hal urusan pencatatan perkawinan yang mengadopsi nilai-nilai tradisi budaya dan untuk mengetahui serta menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 yang masih digunakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai justifikasi pencatatan perkawinan yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan primer melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibentuk melalui proses politik hukum atas desakan kepentingan masyarakat dalam hal ini melalui ulama/tokoh masyarakat sebagai dasar menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan berkaitan dengan hukum di masa mendatang, dengan menerapkan politik hukum pluralisme guna mewujudkan tujuan negara. Kedua, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih melaksanakan Peraturan Daerah tersebut khusus pencatatan perkawinan karena Peraturan Daerah tersebut dibentuk sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan telah melakukan kajian. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan melindungi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya dalam berbagai aspek kehidupan.

This study aimed to analyze the legal policy of the Tasikmalaya District Regulation Number 4 2011 on the Implementation of Population Administration in Tasikmalaya Regency, especially in the matters of marriage that adopted the values of cultural traditions and to know Tasikmalaya District Regulation Number 4 2011 which was still used by the Government of Tasikmalaya District as a justification of marriage registration which was in contrary to the laws and regulations about the marriage. The type of research used in preparing this research was empirical normative juridical research. This research was descriptive. The types of data used were primary and secondary data. Primary collection techniques were obtained through interview, while the secondary data were collected through library research. Primary and secondary data were analyzed qualitatively. The results of the research indicated that: First, Tasikmalaya District Regulation Number 4 2011 on the Implementation of Population Administration was established through a legal political process on the insistence of public importance, which in this case was represented by ulama/community leaders as the ones determining the direction, form, and content of the law which was formed and still related to the law in the future, by applying the legal policy of pluralism in order to realize the goals of the state. Secondly, the Tasikmalaya Regency Government still applied the District Regulation specifically for the registration of marriage because the Regional Regulation was formed in accordance with the mechanism of the formation of local legal products and had already conducted a study. In addition, the Tasikmalaya District Government as the implementer of the District Regulation was not only fully responsible for the implementation of the District Regulation but it also had to protect the community in Tasikmalaya District in various aspects of life.

Kata Kunci : Politik Hukum, Peraturan Daerah, Otonomi Daerah/Legal Policy, District Regulation, Regional Autonomy

  1. S2-2017-392073-abstract.pdf  
  2. S2-2017-392073-bibliography.pdf  
  3. S2-2017-392073-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2017-392073-title.pdf