ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH SE-JAWA

ANISSA ADRIANA, Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Dengan adanya desentralisasi yang ada di Indonesia, daerah memiliki kesempatan dan keleluasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya secara mandiri termasuk dari segi keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan dapat meminimalkan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut kemudian mendorong ditetapkannya instruksi mendagri No.188.52/1797/SJ/2012 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menampilkan informasi dokumen pengelolaan keuangan daerah di website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada setiap pemerintah daerah se-Jawa. Penilaian transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan, dan frekuensi pengungkapan dari dokumen pengelolaan keuangan daerah yang ada di website resmi. Penilaian tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki indeks transparansi tertinggi pada tahun 2015 sedangkan Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki indeks transparansi terendah pada tahun 2015. Untuk tahun 2016, Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks transparansi tertinggi sedangkan Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki indeks transparansi terendah. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan bahwa hanya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang termasuk dalam kategori sufficient pada tahun 2015 sedangkan untuk tahun 2016, seluruh pemerintah daerah di Jawa termasuk dalam kategori insufficient. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Jawa. Secara umum, pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang memiliki indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kekayaan pemda yang lebih tinggi, kompetisi politik yang lebih rendah, press visibility yang lebih tinggi, dan Indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

Decentralization in Indonesia has made the local governments have a wide range of opportunities and autonomy to manage their own governance independently including their financial management. Proper and transparent local government financial management can minimize assymetry information between the government and the public. This fact has encouraged the enactment of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 188.52/1797/SJ/2012 for the local governments to present their financial management documents on their official websites. The purpose of this research is to analyze the financial management transparency of each local government in Java. The financial management transparency of the local governments is scored based on four criteria, namely availability, accessibility, timeliness of disclosure, and disclosure frequency of the local government's financial management documents uploaded on the official websites. The transparency level is measured through the planning stage, the implementation stage, the reporting stage of the Local Government Revenue and Expenditure Budget in the fiscal years 2015 and 2016. The results show that the government of Bojonegoro Regency obtained the highest transparency index in 2015, while the government of Indramayu Regency showed the lowest transparency index in the same year. In 2016, the Special Capital Region of Jakarta obtained the highest transparency index while the government of Madiun Regency occupied the lowest position in transparency index. Based on the categorization of the Open Budget Index (OBI), in 2015, only Bojonegoro Regency Government was included in the sufficient category, and for 2016 all the local governments in Java were in the insufficient category. It indicates that transparency has not become a priority for the local governments in Java yet. In general, the regency/city governments in Java which have obtained the highest local government financial management transparency index indicates such characteristics as higher prosperity level, greater amount of local government's assets, lower political competition, higher press visibility, and higher human development index than those with the lowest local government financial management transparency index.

Kata Kunci : Transparansi, Good Governance, Asymmetry Information, Pemerintah Daerah , Pengelolaan Keuangan Daerah