ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH DALAM PENGELOLAAN PENERIMAAN HIBAH LUAR NEGERI

AHMAD SAEFUDDIN M, Ratna Nurhayati, S.E., M.Com., Ak., CA., Ph.D.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Reformasi bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket tiga UU bidang keuangan negara, yaitu UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik (good governance) dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk pengelolaan penerimaan hibah luar negeri. Pada tahun 2015 pengelolaan penerimaan hibah luar negeri menggunakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah berbasis akrual. Perubahan basis akuntansi yang digunakan menyebabkan pemerintah melakukan berbagai perubahan baik teknologi maupun SDM agar tujuan pengelolaan keuangan negara tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasisatsi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH) dalam pengelolaan penerimaan hibah luar negeri. Selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan K/L tidak melaporkan penerimaan hibah. Penelitian kualitatif yang dilakukan ini menggunakan pendekatan studi kasus. Objek yang dijadikan penelitian yaitu Dit. EAS, LIPI, dan Kemenristekdikti. Untuk menganalisis perubahan yang telah dilakukan pemerintah, peneliti menggunakan model perubahan Leavitt (Leavitt's Model). Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai perubahan agar pengelolaan penerimaan hibah menjadi lebih baik. Perubahan yang sudah dilakukan yaitu menggunakan teknologi yang sudah single data base berupa aplikasi SPAN dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan SDM berupa bimtek, diklat, maupun sosialisasi secara berkala. Namun, beberapa satker tidak melaporkan penerimaan hibah langsung yang disebabkan karena faktor SDM yaitu ketidakpahaman aturan dan kesengajaan. Oleh karena itu, pemerintah sedang merevisi PMK 191/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah terkait penyederhanaan alur dalam menatausahakan hibah dan penetapan sanksi bagi satker yang tidak melaporkan penerimaan hibah langsung sehingga penatausahaan penerimaan hibah akan lebih tertib.

The reformation of state finances is recognized by the publication of three packages of laws on the state financial sector; i.e. the Law on State Finance, the Law on State Treasury and the Law on Investigation of the State Financial Management and Responsibility. The government is required to implement good governance by enhancing transparency and accountability, including foreign grant acceptance management. In 2015, foreign grant acceptance management used the accounting and reporting systems for accrual-basis grants. Changes in the accounting base have the government work on various changes both on technology and on human resources to achieve the state financial management objectives. This study aims to analyze the implementation of Grant Financial Accounting and Reporting System (SIKUBAH) in foreign grant acceptance management. Moreover, it also analyzes the factors that cause K/L not to report grant acceptance. This qualitative research used a case study approach. The objects of the research were Dit. EAS, LIPI, and Kemenristekdikti. To analyze the changes that have been made by the government, the researcher used Leavitt's change model (Leavitt's Model). The results of the research showed that the government made various changes in order to get the better management of grant acceptance. The changes used the technology of a single data base in the form of SPAN applications and carried out activities to enhance human resource capabilities in the form of technology guidance, training, and regular socialization. However, some institutions did not report the direct grant acceptances due to human resource factors; such as the incomprehensible rules and the deliberations. Therefore, the government revised the PMK 191/2011 on grant management mechanisms related to the streamline flow of grants administration and provided sanctions for institution that do not report direct grant acceptance so that the administration of grant acceptance will work more orderly.

Kata Kunci : Sikubah, basis akrual, implementasi, SPAN, SDM, Leavitt's Model