Laporkan Masalah

Analisis Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Waktu Penyelesaian Tagihan kepada Negara melalui Mekanisme Kontraktul (Studi di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan)

ADHITIYO NUGROHO, Prof., Dr., Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA.,

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Belanja pemerintah merupakan salah satu variabel pendukung dalam rangka mewujudkan fungsi APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Kebijakan belanja pemerintah bertujuan untuk meningkatkan multiplier effect dari setiap pengeluaran, agar APBN semakin efektif dalam memberikan stimulus perekonomian. Namun, kondisi tersebut membutuhkan adanya penyerapan belanja negara yang tepat waktu dan terjadwal. Guna menjamin hal tersebut, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 mengatur batas waktu penyelesaian tagihan kepada negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang memengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme kontraktul pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan yang direncanakan oleh pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharan dalam mengatasi keterlambatan penyelesaian tagihan kepada negara. Pemilihan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagi objek penelitian didasarkan pada tugas Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator dan role model dalam pelaksanaan anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penyelesaian tagihan kepada negara dan data dokumentasi. Selanjutnya, sumber data tersebut dianalisis dengan menerapkan model spiral analisis Dey (1993). Hasil penelitian atas keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara mekanisme kontraktual menghasilkan temuan sebagai berikut. Keterlambatan pengajuan hak tagih oleh pihak ketiga/rekanan kepada PPK dipengaruhi oleh ketidakdisiplinan pihak ketiga/rekanan, kelemahan kondisi internal pihak ketiga/rekanan, dan ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbedaharaan. Selanjutnya, keterlambatan waktu penyelesaian SPP oleh PPK dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, kelemahan tahap awal implementasi sistem aplikasi, dan peningkatan volume tagihan pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, keterlambatan waktu penyelesaian SPM oleh PPSPM dipengaruhi oleh ketidakdisiplinan penerapan proses bisnis dan peningkatan volume tagihan pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan keterlambatan proses penyelesaian tagihan kepada negara tersebut, tindakan yang direncanakan oleh pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam mengatasi masalah tersebut ialah dengan memastikan proses penyelesaian tagihan kepada negara sesuai ketentuan PMK Nomor 190/PMK.05/2012, memperluas sistem pengendalian internal dalam proses penyelesaian tagihan negara, dan mengubah struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Government spending is one of the supporting variables to realize the function of the State Budget (APBN) as an instrument of economic policy. Government expenditure policy aims to increase the multiplier effect of each expenditure so that the APBN becomes more effective in providing economic stimuli. However, such conditions require timely and scheduled state expenditure absorption. To ensure this, the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 190/PMK.05/2012 regulates the deadline of the debt settlement to the state. This study aims to identify and analyze the factors that affect the delays in the debt settlement to the state through contractual mechanism at the Headquarters of the Directorate General of Treasury. In addition, this study also aims to identify and analyze the actions planned by the financial managers of the Headquarters of the Directorate General of Treasury in solve the delays in debt settlement to the state. The selection of the Directorate General of Treasury as the object of research was because the Headquarter of the Directorate General of Treasury serve as a regulator and a role model in the budget implementation. This research was qualitative research with a case study approach. The data were obtained from in-depth interviews with the parties involved in the process of the debt settlement to the state and documents. Then the data were analyzed using Dey�¢ï¿½ï¿½s spiral model analysis (1993). The research on the delays in debt settlement to the state through contractual mechanism shows that the delays in submitting the rights of claims by the third parties/partners to the Commitment Making Official (PPK) can be attributed to the undisciplined third parties/partners, the weak internal conditions of the third parties/partners, and the imperfect organizational structures of the financial manager of the Headquarters of the Directorate General of Treasury. Furthermore, the delays in finishing the Payment Request (SPP) by the PPK is influenced by the imperfect organizational structure of the financial manager of the Headquarters of the Directorate General of Treasury, the weakness in the early stages of the implementation of the application system, and the increase in the volume of bills at the end of the fiscal year. Meanwhile, the delays in finishing the Payment Order (SPM) by the Payment Order Making Official (PPSPM) is influenced by the undisciplined implementation of business processes and the increase in the volume of bills at the end of the fiscal year. Based on the delays of this process of the debt settlement to the state, the financial manager of the Headquarters of the Directorate General of Treasury planned some actions to solve the issue that is ensuring that the process of debt settlement to the state is complies with PMK Number 190/PMK.05/ 2012, by extending the internal control system in the process of the debt settlement to the state, and by changing the organizational structure of the financial manager of the Headquarters of the Directorate General of Treasury.

Kata Kunci : PMK Nomor 190/PMK.05/2012, keterlambatan waktu, penyelesaian tagihan kepada negara, mekanisme kontraktual

  1. S2-2017-391587-abstract.pdf  
  2. S2-2017-391587-bibliography.pdf  
  3. S2-2017-391587-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2017-391587-title.pdf