Analisis Penyusunan Indikator Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga

ALIFAH ANGGUN P, Slamet PH, Prof., MA., MEd., MA., MLHR., Phd

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Manajemen berbasis kinerja memfokuskan pada pengukuran kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome) bukan hanya sekedar pengukuran input dan output saja (Julnes 2006). Hal tersebut disebabkan karena publik atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh (Mahmudi 2015). Manajemen berbasis kinerja memerlukan alat sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja, indikator kinerja memiliki peranan penting untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program instansi pemerintah. Indikator kinerja yang digunakan harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil agar dapat memenuhi tuntutan manajemen berbasis kinerja. Oleh karena itu, dalam menyusun indikator kinerja harus diarahkan untuk berorientasi pada hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan indikator kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan menganalisis kesesuaian informasi indikator kinerja dari dokumen perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja termasuk mengidentifikasi adanya tekanan isomorfisma koersif dalam penyusunan indikator kinerja.Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Pemkab Purbalingga dalam menyusun indikator kinerja. Serta upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menyusun indikator kinerja agar berorientasi pada hasil. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian informasi indikator kinerja dari dokumen perencanaan sampai dengan dokumen pelaporan kinerja. Indikator kinerja yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum berorientasi pada hasil dibuktikan dengan 73% indikator kinerja berorientasi pada usaha (service delivery outcome) sedangkan 23% indikator kinerja berorientasi pada hasil (community outcome). Adanya tekanan isomorfisma koersif dalam menyusun indikator kinerja. Kendala-kendala dalam penyusunan indikator kinerja antara lain sumber daya manusia, perubahan aturan, dan komitmen organisasi. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam menyusun indikator kinerja agar berorientasi pada hasil antara lain pelatihan dan sosialisasi tentang penyusunan indikator kinerja bagi seluruh OPD, koordinasi yang solid antara bappelitbangda dan bagian organisasi setda dalam menindaklanjuti temuan Kemenpan RB, serta pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan komitmen organisasi OPD.

Performance-based management focuses on measuring organizational performance oriented to the result or outcome rather than just input and output measurement (Julnes 2006). It is because public or society wants the final result, benefits, and positive impacts that can beexperienced or gained (Mahmudi 2015). Performance-based management requires tools as a basis for performing performance appraisals which can be called as performance measurement. In measuring its performance, performance indicators have an important role to measure the success or failure of the implementation of government agencies programs. The performance indicators used should be directed to be results-oriented in order to meet the demands of performance-based management. Therefore, formulating performance indicators should be directed to be results-oriented. This research aims to analyze the formulation of performance indicator at Purbalingga Regency Government by analyzing the consistency of performance indicator information from planning document to performance reporting, including the identification of the presence of coercive isomorphism in the formulation of performance indicators. Identify the hindrances faced by Purbalingga Regency Government in formulating performance indicators, and efforts that should be taken to overcome obstacles in formulating performance indicators in order to gain result-oriented qualities. This research was conducted using a qualitative approach with a case study method. The data were collected by means of documentation and interviews. The research results showed that there were inconsistencies in performance indicator information between the planning document and the performance reporting document. The performance indicators produced by Purbalingga Regency Government have not yet been oriented to result, it was shown by the fact that 73% of the performance indicators were effort oriented (service delivery outcome oriented), whereas 23% of the performance indicators were result oriented (community outcome oriented). Coercive isomorphism was present in formulating performance indicators. The hindrances in formulating performance indicators include, among others, human resource, regulation changes, and organizational commitment. Efforts which should be performed in formulating performance indicators in order to become result-oriented are, training and socialization about formulation of performance indicators for all OPDs, solid coordination between bappelitbangda and local secretariat organization department in following up the findings by the Ministry of PAN RB, providing reward and punishment to increase OPD's organizational commitment.

Kata Kunci : Akuntabilitas kinerja, Pengukuran kinerja, Indikator kinerja, Teori institusional, Empat kuadran Friedman, performance accountability, performance measurement, performance indicators, institutional theory, Friedmanâï&Aci