Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Asimetri Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi (Studi Kasus di SKPD dan PPKD pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

ENDRAWATI UTAMI, Supriyadi, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak.

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Hubungan keagenan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Gubernur dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara/daerah. Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala (SKPD) selaku pengguna anggaran merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan tersebut menyajikan informasi akuntansi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPKD dan SKPD. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat informasi asimetri. Laporan keuangan SKPD masih menyajikan informasi akuntansi yang bukan kewenangan SKPD, melainkan merupakan kewenangan PPKD. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan laporan keuangan SKPD menyajikan informasi akuntansi yang bukan kewenangan SKPD. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus atas laporan keuangan DPPKA dan laporan keuangan PPKD pada Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda, DIY). Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah; peraturan yang ditetapkan oleh Pemda, DIY; dokumen yang dihasilkan oleh DPPKA dan PPKD; serta wawancara dengan pihak-pihak terkait yang terdiri atas unsur penganggaran, pelaporan, pengawasan, hukum, dan Pemerintah Pusat. Data yang diperoleh direduksi, ditemakan, dan diuji dengan metode triangulasi dan member checking untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi asimetri pada laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi terutama pada PPKD dan SKPD tidak dapat dikategorikan sebagai adverse selection atau moral hazard, tetapi lebih pada coersif isomorphis. Hal tersebut merujuk pada proses DPPKA mengadopsi peraturan karena paksaan (tekanan) yang memengaruhi perilaku. Hal itu menyebabkan individu berusaha memaksimalkan manfaat aturan dalam institusi dan berperilaku sekadar menjalankan tugas sesuai dengan aturan.

The agency relationship between the Central Government and the Regional Government, the Governor with the Head of the Regional Finance Management Unit (SKPKD) and the Head of the Local Government Work Unit (SKPD) is regulated in various laws regulating the management of state/regional finances. Head of SKPKD as Regional Finance Manager (PPKD) and Head (SKPD) as Budget User is an accounting entity that is obliged to prepare Financial Report of PPKD and SKPD Financial Report. The Financial Statement presents accounting information in accordance with the authority possessed by PPKD and SKPD, but in its implementation there is information asymmetry where the SKPD Financial Statement still presents accounting information which is not the authority of SKPD but is the authority of PPKD. This research is conducted to know what factors cause SKPD Financial Report to present accounting information which is not the authority of SKPD by using qualitative approach through case study method to DPPKA Financial Report and PPKD Financial Report to Local Government of Yogyakarta Special Region (Local Government of DIY). Data collection is done by analysis of documents in the form of regulations stipulated by the Government, regulations established by the DIY Government, documents produced by DPPKA and PPKD and interviews with related parties consisting of elements of budgeting, reporting, supervision, law and central government. The data obtained is reduced, imbued and tested by triangulation method and member checking to obtain answers to research questions. The results show that asymmetric information on financial statements prepared by accounting entities especially in PPKD and SKPD, can not be categorized as adverse selection or moral hazard but rather on coersive isomorphis which refers to the process in which DPPKA adopts regulations because of coercion (pressure) that affect behaviors that cause individuals to try to maximize the benefits of the rules in the institution, and behave just to perform the task according to the rules.

Kata Kunci : teori agensi, teori institusional, informasi asimetri, pendelegasian kewenangan, ketaatan pada peraturan