ANALISIS PROSES PENCAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (STUDI PADA KABUPATEN SUMBA TIMUR)

Agnes K.B. Mudamakin, Suyanto, SE., MBA., Ak., Ph.D

2017 | Tesis | S2 Akuntansi

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut nantinya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keua-ngan (BPK). BPK akan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu opini yang ingin diperoleh oleh setiap pemerintah yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Informasi yang terdapat di Ikhtisar Hasil Peme-riksaan Semester I Tahun 2016 menyatakan bahwa terjadi peningkatan perolehan opini WTP untuk pemerintah di Indonesia. Salah satu pemerintah yang mengalami peningkatan tersebut yakni pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor perolehan opini WTP serta upaya untuk mempertahankan opini WTP atas Laporan Keua-ngan Pemerintah Daerah oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur karena perolehan opini WTP Kabupaten Sumba Timur di tahun 2015 merupakan pencapaian pertama dan tertinggi serta satu-satunya pemerintah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil memperoleh opini WTP pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperoleh opini WTP yakni melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, reviu oleh Inspektorat, komitmen pimpinan, koordinasi antar unit kerja, pembinaan kepada pengelola keuangan dan aset serta pemberian sanksi kepada SKPD yang pelaporan keuangannya tidak tepat waktu. Adapun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur yakni meningkatkan kegiatan monitoring terkait SPJ, meningkatkan sarana prasarana serta sumber daya manusia, membuat prosedur-prosedur baru serta meningkatkan kerja sama antar unit kerja pada lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

The government has the responsibility to organize a financial report to fulfill the demands for transparency and accountability of financial reports. The reports will then be audited by the government's audit board (BPK). BPK would give its opinion on the local government's financial report. One of the opinions that every government wants to achieve is unqualified opinion (WTP). Information available in the Anthology of Audit Results of Semester I, 2016 stated that there has been an increase of unqualified opinion achievement by governments in Indonesia. One of the governments that achieved unqualified opinion was East Sumba Regency. This research aims to identify the factors in the achievement of unqualified opinion, and efforts to maintain the unqualified opinion of East Sumba Regency's financial report, because the achievement of unqualified opinion for East Sumba Regency in 2015 was the first, the highest and the only one among local governments in East Nusa Tenggara Province in 2015. This research is a qualitative research, and the data for the research were collected by means of interviews and documentation. The research results show that the factors that support East Sumba Regency to achieve unqualified opinion were: its commitment to follow up the recommendations given by the BPK; review by the inspectorate office; leadership's commitment, coordination among work units, supervision on finance and assets managers; and sanction for local government work units that fail to submit the financial report on time. Whereas the efforts performed by East Sumba Regency are: increasing monitoring activities in terms of responsibility reports; increasing the infrastructure and human resource qualities; formulating new procedures; and increasing cooperation among work units within East Sumba Regency government environment. Keywords: unqualified opinion, local government financial report, East Sumba Regency government

Kata Kunci : opini wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur/ unqualified opinion, local government financial report, East Sumba Regency government