TINJAUAN RANCANGAN PASAL KRIMINALISASI HAKIM SEBAGAI BENTUK INTERVENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

BRIGITTA OPINI T, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.

2017 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Tinjauan Rancangan Pasal Kriminalisasi Hakim sebagai Bentuk Intervensi Kekuasaan Kehakiman Oleh: Brigitta Opini Torricelli1, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.2 INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui urgensi keberadaan rancangan pasal kriminalisasi hakim dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung serta mengkaji mengenai pertimbangan aspek kemerdekaan kekuasaan kehakiman sekaligus mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perumusan rancangan kriminalisasi hakim dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-emiris yang menggunakan data sekunder maupun data primer berupa wawancara dengan responden dan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi munculnya rancangan kriminalisasi hakim ini karena banyak putusan yang bertentangan dengan undang-undang serta tidak jarang pula hakim menjatuhkan putusan yang menciderai keadilan. Sehingga DPR selaku legislator ingin membuat pengaturan yang memuat pertanggungjawaban terutama dalam bentuk pengenaan sanksi pidana agar kejadian demikian tidak terulang. Tetapi pada kenyataannya rancangan pasal kriminalisasi hakim dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung mengandung overkriminalisasi yang menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan banyak tidak mempertimbangkan asas pembentukan peraturan perundang-Undangan yang sudah menjadi norma mengikat. Kata Kunci: Kriminalisasi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, asas pembentukan peraturan perundang-Undangan, RUU Mahkamah Agung. 1 Mahasiswa Program Studi Sarjana, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM. 2 Dosen Pembimbing Penulisan Hukum , Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM.

The Review in the Draft of Criminalization of Judges as a Form of Intervention on Judicial Power By: Brigitta Opini Torricelli3, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.4 ABSTRACT This study aims to find out the urgency of the existence of the draft article on the criminalization of judges in Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (The Supreme Court Bill Draft) also to examine the consideration of independence aspects of the judicial power as well as the principles of the formulation of legislation in the formulation of the draft criminalization of judges in Rancangan Undang-Undang Mahkmah Agung. This research is a normative-empirical legal research which used the secondary data and the primary data in the form of interviews with respondents and resource persons. The results showed that the urgency of the emergence of this judicial criminalization draft because many decisions that are contrary to the law and not infrequently also judges impose judgments that injure justice. With the result that House as legislator wants to make arrangements that contain responsibility, especially in the form of imposition of criminal sanctions so that such incidents do not happen again. But in fact the draft article on the criminalization of judges in the Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung contains over-criminalization which injures the independence of judicial power and many do not consider the principle of the formation of legislation that has become a binding norm. Keywords: Criminalization of judges, independence of judicial authorities, principles of legislative establishment, Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (The Supreme Court Bill Draft). 3 Mahasiswa Program Studi Sarjana, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM. 4 Dosen Pembimbing Penulisan Hukum , Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM

Kata Kunci : Kata Kunci: Kriminalisasi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, asas pembentukan peraturan perundang-Undangan, RUU Mahkamah Agung.Keywords: Criminalization of judges, independence of judicial authorities, principles of legislative establishment, Rancang