Laporkan Masalah

Pengembangan Kegiatan Perikanan dan Peran Kelembagaan Masyarakat di Kawasan Minapolitan Kabupaten Gresik

BAYU PUTRA YANUAR WIJAYA, Dr. Rini Rachmawati, M.T.

2017 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN WILAYAH

Pengembangan kegiatan perikanan dan peran kelembagaan masyarakat perlu dikaji karena dalam proses pengembangan tidak terlepas dari peran lembaga. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi peranan lembaga masyarakat dalam mengoptimalkan faktor pendukung dan meminimalisir faktor penghambat, (2) mengidentifikasi peranan lembaga masyarakat dalam upaya pengembangan kegiatan perikanan, dan (3) mengidentifikasi arahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk peningkatan produktivitas perikanan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan sensus terhadap 17 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Sumber data berasal dari hasil wawancara terstruktur terhadap pokdakan. Sumber data lainnya berasal dari study literature dan hasil indepth interview terhadap Bappelitbangda serta Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik. Pengolahan data dalam penelitian ini secara deskriptif dan rating scale. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif presentatif dan dekriptif kualitatif. Bentuk peranan pokdakan adalah pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya. Peranan pokdakan dalam mengoptimalkan faktor pendukung yang dominan yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada anggota pokdakan terkait perawatan lahan sedangkan peranan dalam meminimalisir faktor penghambat yang dominan yaitu bekerjasama dengan pemerintah dan swasta terkait penanggulangan serangan virus dan penyakit ikan. Peranan pokdakan dalam upaya pengembangan kegiatan perikanan masih sangat minim, hal ini dikarenakan adanya perubahan kepemilikan lahan dan alih fungsi lahan. Pemilik lahan yang baru merupakan warga di luar desa, sehingga enggan untuk aktif di pokdakan. Pokdakan bekerjasama dengan pemerintah, UMKM, KUB, dan lembaga lainnya untuk mengelola dan memasarkan hasil budidaya perikanan. Kebijakan pemerintah juga tidak lagi berfokus pada sektor perikanan budidaya. Pemerintah sekarang lebih berfokus pada sektor perikanan tangkap. Upaya peningkatan produktivitas perikanan perlu dirangsang kembali oleh pemerintah dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversivikasi perikanan. Upaya tersebut juga termasuk menetapkan lokasi kawasan minapolitan yang mampu memberikan dampak posistif bagi wilayah itu sendiri dan wilayah sekitarnya. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagai wujud komitmen pengembangan kawasan minapolitan adalah mengeluarkan kebijakan lahan perikanan berkelanjutan untuk mengurangi alih fungsi lahan perikanan.

Development of fishery and the role of civil institution needs to be discussed since the process is not necessarily independent from intitutionals' role. This research aims (1) to identify the role of civil institution in optimizing support factor and minimizing inhibitors, (2) to identify the role civil institutionals' in the develop fishery activity, and (3) to identify Gresik governments' policy to increase the fishery productivity in Gresik. This research used both qualitative and quantitative apporach. Sampling technique used in this research is census to 17 groups of fish farmer (pokdakan-kelompok pembudidaya ikan). The data were collected from structured interview to those whole pokdakan, whilst other data resources are literature studies and indepth interview to local government. Techique of analysis used in this research is descriptive presentative, descriptive qualitative, and rating scale. The example of pokdakans' contribution is processing and marketing of fishery product. In order to optimizing dominant supporting factor, pokdakan educates their member to maintain the fishery land. On the other hand, in order to minimizing dominant inhibitors, they cooperate with local government and private party to anticipate virus attack and fish disease. Pokdakans' effort in contributing to develop fishery activity is still at very low level due to the change of land ownership and land use. New land owners are outsider who are not willing to be very much involved in developing pokdakan. Instead, they cooperate with government, SMEs, joint ventures (KUB), and other institutions to process and market their fishery products. Governments' policy is also no longer concerned about fishery cultivation. They are concerned more about catchment fishery. Attemps on increasing productivity needs to be re-stimulated by intensification, ekstensification, and diversivication. Those attempts are including but not limited to settling upminapolitan area site which could give more positive impact to the region and its surroundings. Gresik governments' role is for example making policy of sustainable fishery land to reduce fishery land use as their realization of commitment in developing minapolitan area.

Kata Kunci : Kebijakan, Perikanan, Minapolitan, Pokdakan

  1. S1-2017-330956-abstract.pdf  
  2. S1-2017-330956-bibliography.pdf  
  3. S1-2017-330956-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2017-330956-title.pdf